Gowa, Pataka Eja — Ketegangan mulai membayangi masyarakat Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Warga menghadang pengangkutan puluhan batang kayu yang diduga berasal dari aktivitas pembalakan hutan.
Mereka khawatir, aktivitas tersebut terus berlangsung meski dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah itu tengah diselidiki Polda Sulawesi Selatan.
Bahkan, masyarakat mengaku terpaksa menahan kayu yang hendak diangkut keluar dari kampung mereka. Sedikitnya 84 batang kayu kini diamankan warga sebagai bentuk protes sekaligus barang bukti yang mereka harapkan dapat diperiksa aparat penegak hukum.
Aksi penghadangan itu berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, aksi tersebut melibatkan ratusan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari laki-laki, perempuan hingga anak-anak.
Menurutnya, kemarahan warga dipicu oleh aktivitas pengangkutan kayu yang disebut masih terus berjalan, sementara laporan dugaan perusakan hutan yang telah disampaikan masyarakat masih dalam proses penyelidikan kepolisian.
“Kami mengharapkan pihak berwajib cepat bertindak, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di sini. Karena tetap ada aktivitas di sini, kayunya tetap diangkut, padahal laporan masyarakat sementara berproses,” ungkap warga tersebut kepada Pataka Eja.
Warga itu menduga pengangkutan kayu tersebut berpotensi menjadi upaya menghilangkan jejak aktivitas penebangan yang kini tengah dipersoalkan.
“Kayunya kami tahan di kampung, kami simpan sebagai tanda bukti. Kami menduga mereka mau menghilangkan jejak. Ada 84 batang total kayu, termasuk kayu dilindungi negara seperti kayu nato, kayu bissu,” bebernya.
Meski demikian, asal-usul, jenis, status perlindungan, serta legalitas 84 batang kayu tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Persoalan ini juga bukan semata menyangkut aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu. Masyarakat mengkhawatirkan kerusakan kawasan hutan akan berdampak langsung terhadap sumber mata air yang selama ini menopang kebutuhan warga, termasuk pengairan persawahan.
“Dampaknya banyak sekali karena ini sumber mata air,” katanya.
Warga pun meminta aparat segera mengambil langkah konkret sebelum ketegangan semakin meningkat. Mereka tidak ingin persoalan yang berlarut-larut tersebut berkembang menjadi konflik terbuka antara masyarakat dan pihak yang diduga melakukan aktivitas penebangan maupun pengangkutan kayu.
Polda Sulsel Telah Periksa Pj Kades dan Lima Saksi
Dugaan tindak pidana perusakan hutan di Desa Parigi sebelumnya telah masuk dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 9 November 2026 atas laporan masyarakat, penyidik menyampaikan perkembangan penanganan dugaan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
Dalam surat tersebut, penyidik mengungkapkan telah memeriksa Penjabat (Pj) Kepala Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, terkait dugaan aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan.
Selain itu, lima orang saksi masing-masing berinisial S, T, T, S alias S, dan C juga telah dimintai keterangan.
Penyelidikan tersebut mengacu pada Laporan Informasi Nomor LI/734/IX/RES.5/2026/Ditreskrimsus tertanggal 22 September 2026 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/1094.a/IX/RES.5/2026/Ditreskrimsus pada tanggal yang sama.
Dalam SP2HP itu, penyidik menyebut dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 82 dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan berikutnya.
Selanjutnya, penyidik berencana berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar untuk melakukan pengambilan titik koordinat.
Langkah tersebut diperlukan guna memastikan status kawasan hutan yang menjadi objek penyelidikan, sekaligus memperjelas lokasi dugaan aktivitas penebangan yang dilaporkan masyarakat.
Warga berharap kepolisian segera mengambil tindakan agar aktivitas dugaan pembalakan hutan dan pengangkutan kayu yang dipersoalkan tidak terus berlanjut tanpa kejelasan. Mereka juga meminta adanya kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan.
Jangan sampai, lambannya penanganan persoalan ini justru memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Pataka Eja telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kanit 1 Subdit IV Tipidter dan Kabid Humas Polda Sulsel melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
