Oleh: A. Zainal Azhar Ishak
Republik ini lagi-lagi sedang berguncang. Cuaca politik di Jakarta terasa semakin pengap. Belum selesai kita mencerna isu dugaan penyadapan terhadap Presiden yang lalu dikait-kaitkan dengan kemungkinan makar, sudah muncul lagi pemberitaan tentang dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi. Belum reda, wacana pemakzulan dan pengunduran diri Wakil Presiden ikut menyusul, kali ini terkait putusan Mahkamah Agung.
Entah apa yang sedang dipertontonkan. Satu masalah belum tuntas dibicarakan, sudah datang masalah berikutnya. Panggung politik kita memang jarang sepi dari drama. Tiap babak punya aktornya sendiri, punya kepentingannya sendiri.
Di ruang paripurna, fraksi-fraksi partai begitu bersemangat merespons semua ini. Gairah mereka tampak tinggi sekali ketika yang diperbincangkan adalah kekuasaan, posisi, dan relasi antar elite. Tapi gairah yang sama sering menguap ketika yang dibicarakan adalah persoalan yang lebih dekat dengan nafas orang kebanyakan.
Di tengah semua kegaduhan itu, ada api yang tidak boleh kita biarkan padam dari perhatian. Bukan api yang sedang membakar ruang-ruang percakapan di Jakarta, melainkan api yang benar-benar membakar hutan dan lahan kita.
Karhutla bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers, angka luas lahan yang terbakar, atau pengumuman penetapan tersangka. Ketika korporasi mulai ditetapkan sebagai tersangka, tentu itu patut diapresiasi sebagai bagian dari proses hukum. Tapi penetapan tersangka belum menyelesaikan apa-apa. Ia baru pintu masuk. yang lebih penting dari itu adalah apakah proses itu akan benar-benar sampai pada pertanggungjawaban, atau hanya berhenti sebagai kabar bahwa sebuah perusahaan sudah “ditetapkan tersangka”?
Dalam hukum lingkungan kita, korporasi bukan entitas yang kebal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sudah memberi dasar yang cukup jelas. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Ancaman pidananya ada di Pasal 108: penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, plus denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Kalau kerusakan terjadi karena kelalaian yang membuat baku mutu lingkungan terlampaui, Pasal 99 bisa dipakai. Lalu bagaimana jika tindak pidana itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha? Pasal 116 menjawabnya dengan tegas, tuntutan dan sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin. Jadi tanggung jawab tidak boleh berhenti di pekerja lapangan yang kebetulan ketahuan berada di lokasi. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, bagaimana kebijakan perusahaan dijalankan, dan apakah ada pembiaran atau gagalnya pengawasan.
Pasal 117 bahkan memberatkan ancaman pidana sepertiga bagi pemberi perintah atau pemimpin. Pasal 118 mengatur penjatuhan sanksi kepada badan usaha yang diwakili pengurusnya. Dan Pasal 119 membuka ruang pidana tambahan: perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, kewajiban memperbaiki kerusakan, bahkan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.
Artinya, hukum sudah menyediakan alat yang cukup. Persoalannya hanya satu: apakah alat itu benar-benar dipakai dengan sungguh-sungguh, atau hanya dijadikan formalitas?
Tapi saya kira kita tidak boleh berhenti di pidana saja.
Ada yang lebih mendasar, pemulihan. Pasal 76 memberi dasar sanksi administratif. Pasal 80 mengatur paksaan pemerintah, termasuk menghentikan kegiatan dan memulihkan fungsi lingkungan. Pasal 82 bahkan memungkinkan pemerintah memaksa penanggung jawab usaha melakukan pemulihan, atau menunjuk pihak ketiga dengan biaya dibebankan kepada mereka. Dan Pasal 78 menegaskan: sanksi administratif tidak menghapus tanggung jawab pemulihan maupun pidana.
Jadi, korporasi yang terbukti bersalah tidak cukup hanya membayar denda atau menerima vonis. Ada kewajiban yang jauh lebih penting “memulihkan apa yang sudah dirusak”
Pemulihan itu harus melihat kondisi ekologis yang sebenarnya. Di areal bekas terbakar, revegetasi bisa dilakukan dengan mengutamakan tanaman asli, memperhatikan kesesuaian lahan, aspek sosial, dan ekonomi. Di ekosistem gambut, sering kali dibutuhkan pembasahan kembali penyekatan kanal, bangunan air, atau tindakan restorasi lain.
Karena hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang bisa diganti sembarang tanaman. Hutan adalah ekosistem. Ia menjaga tata air, menyimpan karbon, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan orang-orang di sekitarnya.
Di sinilah kita perlu berhati-hati. Hukum lingkungan tidak menuntut alam tetap utuh tanpa pemanfaatan. Yang dilindungi adalah fungsi lingkungan, daya dukung dan daya tampungnya (Pasal 1 angka 6 UU PPLH). Tapi jangan sampai pemahaman ini dipakai untuk membenarkan segala perubahan fungsi lahan atas nama pembangunan.
Bayangkan kawasan hutan yang terbakar, lalu ditanami kelapa sawit. Secara kasatmata ia kembali hijau. Tapi apakah fungsi ekologisnya sudah pulih? Belum tentu. Monokultur sawit tidak otomatis mengembalikan keanekaragaman hayati, tata air, atau habitat satwa. Apalagi jika itu dilakukan di kawasan yang semestinya dipulihkan sebagai hutan atau gambut.
Pemulihan tidak boleh hanya berarti membuat lahan kembali “produktif”. Kita harus memastikan fungsi ekologisnya benar-benar kembali. Jangan sampai atas nama pemulihan, kita justru menciptakan masalah baru.
Soal strict liability di Pasal 88 juga perlu dipahami dengan tepat. Ia mengatur tanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, khususnya untuk kegiatan yang melibatkan B3 atau menimbulkan ancaman serius. Tapi strict liability bukan jalan pintas untuk menjatuhkan pidana tanpa pembuktian. Pidana korporasi tetap harus dibuktikan melalui Pasal 116 dan seterusnya.
Dengan prinsip ini, kita ingin memastikan bahwa pihak yang menikmati manfaat dari suatu kegiatan tidak bisa lepas tangan ketika kegiatan itu menimbulkan kerusakan.
Akhirnya, republik ini boleh saja terus disibukkan dengan berbagai kegaduhan politik. Para elite boleh memperdebatkan kekuasaan, jabatan, dan masa depan mereka. Tapi jangan sampai perhatian terhadap lingkungan ikut terbakar bersama hutan yang kita biarkan kehilangan fungsinya.
Hukum harus ditegakkan. Korporasi yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik melalui pidana pokok maupun pidana tambahan. Kewajiban pemulihan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi catatan di atas kertas.
Karena hutan yang terbakar tidak cukup diselesaikan dengan menetapkan tersangka. Ia membutuhkan pemulihan. Masyarakat yang menghirup asap tidak cukup diberi janji penegakan hukum. Mereka membutuhkan keadilan.
Jangan biarkan api padam bersama perkaranya. Karena ketika perkara berhenti tanpa pemulihan, yang tersisa bukan hanya abu, melainkan kerusakan yang akan diwariskan kepada anak-cucu kita.
