Oleh: Arifuddin Abbas, S.Pd.I., M.Pd.
(Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gowa)
Dinamika kepemimpinan Kabupaten Gowa saat ini menjadi momentum penting untuk memikirkan kembali arah pembangunan dan keberlanjutan pelayanan publik. Dengan pemerintahan yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati, pembicaraan mengenai figur Wakil Bupati perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat, kesinambungan pemerintahan, dan kebutuhan riil warga.
Pengisian posisi Wakil Bupati bukan sekadar soal siapa yang memperoleh jabatan. Ia harus mampu memperkuat koordinasi pemerintahan, menjembatani aspirasi rakyat, serta memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Gowa. Dalam konteks itu, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gowa memandang perlu membuka ruang aspirasi secara konstruktif dengan mempertimbangkan latar belakang, pengalaman pengabdian, kedekatan dengan masyarakat, dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
Salah satu nama yang layak menjadi bagian dari pembicaraan tersebut adalah Kamaruddin Samad, S.Pd.I., M.Pd., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PAN. Gagasan ini disampaikan sebagai aspirasi untuk dipertimbangkan melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga terkait dan hak masyarakat untuk menilai secara objektif.
Tokoh Muda dari Dataran Tinggi yang Memahami Aspirasi Masyarakat
Kamaruddin adalah tokoh muda asal Dataran Tinggi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Latar belakang ini memberi perspektif penting dalam soal pemerataan pembangunan dan keterwakilan wilayah.
Gowa tidak hanya Sungguminasa dan kawasan perkotaan. Kabupaten ini memiliki wilayah dataran tinggi, pedesaan, serta masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Perspektif warga dari Parigi dan wilayah serupa perlu memperoleh ruang memadai dalam perumusan kebijakan.
Keterwakilan wilayah tentu bukan satu-satunya ukuran. Namun, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi modal sosial untuk memahami persoalan secara utuh dari akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga kebutuhan generasi muda. Gowa membutuhkan kepemimpinan yang menjembatani pusat pemerintahan dan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan akses pelayanan. Kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberi manfaat nyata.
Kader PAN, Anggota DPRD Provinsi, dan Kepedulian terhadap Kemanusiaan
Sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PAN, Kamaruddin memiliki pengalaman di lingkungan perwakilan politik dan kelembagaan. Ia juga kader Partai Amanat Nasional yang memiliki peran dalam dinamika politik daerah. Latar belakang ini relevan dalam konteks komunikasi politik, namun proses pengusulan tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata afiliasi partai.
Di luar aktivitas politik, Kamaruddin dikenal aktif di lembaga kesehatan yang peduli penanggulangan tuberkulosis (TB), HIV, dan kusta. Keterlibatan dalam isu kesehatan masyarakat ini patut diperhatikan. Penyakit tersebut bukan hanya soal medis, tetapi juga edukasi, akses layanan, pendampingan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.
TB, HIV, dan kusta masih membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan komunitas. Jika pengalaman Kamaruddin di bidang ini dapat ditunjukkan melalui rekam jejak konkret, ia menjadi bahan pertimbangan yang berharga. Pemerintahan daerah membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup, kesehatan, dan martabat manusia.
Agamis, Merakyat, dan Menempatkan Jabatan sebagai Amanah
Dalam masyarakat Gowa yang menjunjung nilai agama, budaya, dan kekeluargaan, karakter pemimpin sangat penting. Ia tidak cukup memiliki kedudukan. Ia harus menunjukkan keteladanan, kesederhanaan, kesediaan mendengar, dan komitmen melayani tanpa membeda-bedakan.
Kamaruddin dikenal sebagian kalangan sebagai figur agamis dan dekat dengan masyarakat. Karakter itu dapat menjadi modal sosial jika tercermin konsisten dalam integritas dan pelayanan publik. Nilai agama harus tampak dalam kejujuran, keadilan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat. Sikap merakyat pun tidak cukup diukur dari kedekatan personal, melainkan dari kesediaan menerima kritik, membuka dialog, dan menyelesaikan persoalan secara konkret.
Siapa pun yang kelak memperoleh amanah sebagai Wakil Bupati Gowa harus siap bekerja secara terbuka, membangun komunikasi lintas kelompok, dan menjadikan pelayanan publik sebagai orientasi utama.
Representasi Kader Ideologis Muhammadiyah dalam Pengabdian Publik
Sebagai Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gowa, saya memandang pembicaraan kepemimpinan daerah perlu membuka ruang bagi kader yang tumbuh melalui proses perkaderan organisasi dan memiliki komitmen pengabdian kepada bangsa.
Muhammadiyah memiliki tradisi panjang dalam pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, kesehatan, dan pembentukan kepemimpinan. Perkaderan Muhammadiyah bertujuan melahirkan manusia berintegritas, berilmu, berkemajuan, dan bermanfaat. Dalam kerangka itu, Kamaruddin dapat menjadi bagian dari pembicaraan sepanjang rekam jejak perkaderan dan kontribusinya dapat dipertanggungjawabkan.
Kaderisasi tidak boleh berhenti di kegiatan organisasi. Kader perlu memperoleh ruang pengabdian yang luas, termasuk di pemerintahan. Namun, ruang itu harus berlandaskan kapasitas, integritas, dan kesediaan melayani kepentingan umum. Keterwakilan Muhammadiyah bukan berarti jabatan publik milik organisasi tertentu. Kader Muhammadiyah yang berkiprah di pemerintahan harus memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, tanpa sekat organisasi atau pilihan politik.
Wakil Bupati yang Dibutuhkan Gowa: Mampu Menjembatani dan Menyelesaikan Persoalan
Pembicaraan mengenai figur Wakil Bupati tidak boleh berhenti pada representasi wilayah, partai, atau organisasi. Pertanyaan utama adalah kontribusi apa yang dapat diberikan.
Pertama, kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, organisasi kepemudaan, perempuan, komunitas kesehatan, hingga masyarakat desa.
Kedua, pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat dataran tinggi dan pedesaan.
Ketiga, penguatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk edukasi, deteksi dini, dan pengurangan stigma.
Keempat, pelibatan generasi muda sebagai mitra pembangunan.
Kelima, menjaga persatuan dan menghindari sekat-sekat politik setelah kontestasi berakhir.
Ukuran-ukuran tersebut menjadi dasar penilaian bagi semua figur, termasuk Kamaruddin. Diskusi tentang Wakil Bupati harus berfokus pada agenda pembangunan yang hendak diperjuangkan.
Aspirasi Organisasi dan Keharusan Menjaga Proses yang Sah
PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gowa memandang bahwa organisasi kepemudaan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, terbuka, dan menghormati ketentuan perundang-undangan. Pengusulan nama Kamaruddin adalah aspirasi yang dapat dipertimbangkan dalam dialog mengenai figur Wakil Bupati. Aspirasi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan figur lain atau mendahului keputusan lembaga yang berwenang.
Sebagai organisasi kepemudaan, kami berkepentingan mendorong lahirnya kepemimpinan berintegritas, berorientasi pelayanan, dan mampu bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Setiap figur harus terbuka terhadap penilaian publik berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan komitmen pengabdiannya.
Gowa Membutuhkan Kepemimpinan yang Hadir dan Bekerja
Pada akhirnya, jabatan Wakil Bupati adalah amanah untuk membantu memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan merata, dan masyarakat memperoleh pelayanan lebih baik.
Kamaruddin, dengan latar belakang sebagai tokoh muda asal Dataran Tinggi Parigi, anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PAN, serta keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan kesehatan, memiliki sejumlah aspek pengalaman yang relevan. Rekam jejak perkaderan dan komitmen ideologisnya juga dapat menjadi bagian pembahasan sepanjang didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gowa, saya menegaskan bahwa pembicaraan kepemimpinan daerah harus selalu berangkat dari kepentingan rakyat, bukan pertarungan kepentingan elite. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar masyarakat di pusat maupun di pelosok, menjadikan nilai agama sebagai landasan moral, dan mengukur keberhasilan melalui hasil kerja nyata.
Apabila sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku, nama Kamaruddin dapat menjadi salah satu aspirasi yang dipertimbangkan. Keputusan akhir tetap harus melalui proses yang sah dan mempertimbangkan kebutuhan daerah secara menyeluruh.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, yang terpenting bukan sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana jabatan itu digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, merawat persatuan, dan membuka lebih banyak ruang pengabdian bagi generasi muda.
Gowa membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya dekat dengan rakyat dalam perkataan, tetapi juga hadir dan bekerja untuk rakyat dalam kenyataan.
