JAKARTA, Pataka Eja — Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang kian berdampak pada kehidupan masyarakat.
Aksi damai tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace menyoroti dampak krisis iklim yang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menekan pendapatan pekerja, daya beli masyarakat, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok.
Dalam aksi itu, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke Istana Merdeka, sedangkan spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi.
Menurut Jeanny, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.
Situasi tersebut, kata dia, semakin membebani masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya,” kata Jeanny dalam keterangan Greenpeace Indonesia.
Sorotan Greenpeace tersebut didasarkan pada riset terbaru bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Laporan itu memotret dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sementara 20 persen lainnya mengalami dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut menunjukkan krisis iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan. Dampaknya juga menyentuh persoalan ekonomi sehari-hari, terutama kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Greenpeace turut menyoroti kerentanan nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, yang penghasilannya dapat terdampak perubahan kondisi cuaca dan lingkungan.
Ketika sumber pendapatan terganggu dan harga kebutuhan meningkat, kelompok pekerja tersebut menghadapi tekanan tambahan untuk mempertahankan penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Laporan Greenpeace juga mencatat berbagai cara yang ditempuh masyarakat untuk menghadapi tekanan ekonomi.
Sebanyak 57,34 persen responden mengurangi konsumsi non-esensial dengan penghematan sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, yang membantu menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Untuk menambah pemasukan, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru. Langkah tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.
Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace menilai langkah-langkah tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat beradaptasi. Namun, kondisi itu sekaligus menunjukkan bahwa semakin banyak beban untuk menghadapi dampak krisis iklim yang ditanggung rumah tangga.
Bagi warga yang terdampak bencana, tekanan ekonomi juga bertambah melalui pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, risiko gangguan kesehatan, hingga terhambatnya akses pendidikan bagi anak-anak.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026.
Atha mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang harus menghadapi kenaikan biaya hidup dan dampak kerusakan lingkungan.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” kata Atha.
Ia mengkritik kondisi ketika pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat dinilai masih harus menanggung dampak eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan.
Greenpeace juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut organisasi tersebut berkontribusi terhadap inflasi harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
Organisasi lingkungan itu menilai masyarakat tidak seharusnya menanggung sendiri beban ekonomi dan sosial akibat krisis iklim. Pemerintah didesak menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Jeanny Sirait menegaskan, hasil riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujarnya.
Melalui aksi di Bundaran HI, Greenpeace kembali mendesak pemerintah agar mengambil langkah nyata menghadapi krisis iklim sekaligus menekan beban biaya hidup yang semakin dirasakan masyarakat.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.
