Patakaeja.id, Sulawesi selatan – Krisis ketersediaan energi kembali menjadi perhatian publik. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Sulawesi Selatan harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU akibat sulitnya memperoleh BBM subsidi. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Di tengah kondisi masyarakat yang harus berjuang mendapatkan BBM subsidi, muncul sorotan terhadap masih berlangsungnya dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan pemerintah dan aparat terkait dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Direktur FK GARDA, Asfar, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM subsidi bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan energi bersubsidi.
“Beberapa minggu terakhir kita diperlihatkan dengan kondisi antrean panjang di berbagai SPBU. Tidak hanya antrean, tetapi juga kelangkaan BBM subsidi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Situasi ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya DPRD sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Asfar.
Menurutnya, kondisi menjadi semakin ironis ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi, sementara dugaan aktivitas mafia BBM subsidi jenis solar masih berjalan di berbagai daerah.
“Di saat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi, para pelaku penyalahgunaan justru masih dapat menjalankan aksinya. Ini bukan persoalan sederhana, tetapi merupakan indikasi adanya persoalan besar dalam pengawasan distribusi BBM subsidi yang harus segera dibenahi,” katanya.
Asfar menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia menduga praktik penyalahgunaan BBM subsidi telah berlangsung secara terstruktur dan membutuhkan langkah tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum.
Ia juga memberikan kritik terhadap kinerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai belum menunjukkan respons maksimal terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.
“DPRD harus lebih hadir dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Jangan sampai perhatian lebih banyak tersita pada pencitraan, sementara masalah nyata seperti kelangkaan BBM, LPG, dan pemadaman listrik masih dirasakan masyarakat,” tegas Asfar.
Selain kelangkaan BBM, masyarakat Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan lain berupa sulitnya memperoleh LPG serta pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Rangkaian persoalan tersebut semakin memperlihatkan bahwa sektor energi membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius.
FK GARDA meminta pemerintah daerah, DPRD Sulawesi Selatan, Pertamina, serta pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan energi bersubsidi.
“Kebutuhan energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola distribusi energi,” tutup Asfar.
