Oleh: Dito (Pemilih Husniah Talenrang yang Setuju Pemakzulan)
Ada satu hal yang sering dilupakan dalam politik: seorang pemimpin tidak lahir sendirian, begitu pula dengan Bupati. Ia tidak tiba-tiba muncul di surat suara. Tidak tiba-tiba memiliki kendaraan politik. Tidak tiba-tiba memiliki mesin pemenangan.
Di belakang seorang kepala daerah ada partai politik, koalisi, rekomendasi, jaringan, kampanye, dan orang-orang yang bekerja meyakinkan rakyat bahwa figur tersebut layak diberi mandat. Begitu pula Husniah Talenrang.
Pada Pilkada Gowa 2024, Husniah bersama Darmawangsyah Muin (HT-DM) didukung tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Hati Damai: PAN, Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Perindo, dan Demokrat.
Kekuatan mereka bukan kecil. Total 26 kursi di DPRD Gowa. Gerindra 8 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat dan Golkar masing-masing 4 kursi, PKS 2 kursi, serta PDI Perjuangan dan Perindo masing-masing 1 kursi.
Itulah kendaraan politik yang mengantar HT-DM memenangkan Pilkada dan membawa Husniah Talenrang ke kursi Bupati Gowa.
Lalu waktu berjalan. Belum genap dua tahun, kendaraan politik itu memilih berbalik arah. Partai-partai yang dahulu berdiri di belakang Husniah kini justru berada dalam barisan yang menyetujui proses pemberhentiannya.
Rabu, 12 Agustus 2026, seluruh tujuh fraksi di DPRD Gowa menyatakan persetujuan terhadap hasil Pansus Hak Angket yang berujung pada usulan pemberhentian Husniah.
45 anggota DPRD menyetujui. Tidak satu pun fraksi menolak. Ironi politiknya nyaris sempurna. Mereka yang dahulu mengantarkan, kini ikut menghentikan.
Dari Mengusung ke Menjatuhkan
Pada 2024, Husniah Talenrang bukan sekadar calon yang kebetulan mendapatkan dukungan. Ia adalah figur yang dipilih dan disodorkan oleh koalisi partai kepada masyarakat Gowa. Partai-partai itu meminta rakyat percaya. Hingga, pada akhirnya rakyat kemudian memberikan mandat.
Hari ini, ketika proses pemakzulan bergulir, partai-partai yang sama berada dalam barisan yang menyetujuinya.
Fraksi Gerindra, salah satu kekuatan utama pengusung HT-DM, menyatakan persetujuan. PAN juga berada dalam barisan tersebut. Begitu pula partai pendukung lainnya Demokrat, Golkar, PKS, PDI Perjuangan, dan Perindo.
Bahkan, anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, menyebut seluruh 45 anggota DPRD menyetujui pemakzulan karena menganggap Husniah secara implisit “sudah tidak layak memimpin Kabupaten Gowa.”
Kalimat itu seharusnya membuat publik berhenti sejenak. Sebab muncul pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar:
“Jika hari ini Husniah dianggap tidak pantas memimpin Gowa, lalu bagaimana dengan keputusan politik tujuh partai yang dahulu menganggapnya pantas? Apakah pilihan politik itu tidak perlu dipertanggungjawabkan? Apakah setelah kandidat menang, seluruh tanggung jawab berhenti di pundak kepala daerah?”
Ataukah partai boleh datang sebagai pahlawan ketika kandidatnya menang, lalu pergi ketika kandidatnya menghadapi masalah?
Saya Setuju Husniah Dimakzulkan, Tetapi…
Di titik ini, saya ingin menegaskan posisi secara terang. Saya setuju dengan pemakzulan Husniah Talenrang apabila seluruh proses dan dasar hukumnya telah terpenuhi.
Hemat saya, DPRD melalui mekanisme hak angket dan hak menyatakan pendapat telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk mendorong pemberhentian Bupati Husniah Talenrang. Karena itu, proses tersebut harus dihormati dan selanjutnya dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sebagai orang yang mengikuti secara intens dinamika hak angket DPRD Gowa, saya sepakat dengan Ibu Dian Purnamasari bahwa Husniah Talenrang sudah tidak layak memimpin kami, masyarakat Gowa.
Tidak ada alasan untuk membela seorang kepala daerah hanya karena pernah didukung atau dipilih. Begitu pula dengan saya. Saya adalah salah satu pemilih Husniah Talenrang pada Pilkada Gowa 2024 lalu. Namun, pernah memilih bukan berarti saya harus menutup mata terhadap dinamika dan persoalan yang muncul selama kepemimpinannya.
Pilihan politik tidak boleh membuat kita kehilangan sikap kritis.
Namun, mendukung pemakzulan bukan berarti memberikan wadah kosong kepada partai-partai politik pengusung untuk cuci tangan dari pilihan politik mereka sendiri.
Justru karena saya setuju dengan proses tersebut, partai-partai pengusung juga harus berani melihat ke belakang. Sebelum berdiri sebagai pihak yang menjatuhkan, mereka seharusnya terlebih dahulu berdiri di hadapan rakyat dan meminta maaf.
Bukan karena seluruh kesalahan pemerintahan otomatis menjadi kesalahan partai pengusung. Bukan pula karena partai harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan kepala daerah.
Tetapi karena mereka pernah ikut memilih, mengusung, dan menyodorkan Husniah kepada rakyat sebagai pilihan yang mereka nilai layak, bahkan terbaik, untuk memimpin Gowa.
Yang Belum Terdengar: Maaf
Di sinilah suara partai-partai pengusung justru terasa sunyi. Belum ada satu pun yang secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Gowa.Satu pun belum terdengar.
Padahal, dalam proses hak angket hingga hak menyatakan pendapat, DPRD Gowa menyebut adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan perbuatan tercela dalam pelaksanaan tugas kepala daerah.
Tentu, semua itu harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari proses politik dan ketatanegaraan yang memiliki mekanisme hukum lebih lanjut.
Namun satu hal tidak membutuhkan putusan pengadilan untuk dipertanyakan: tanggung jawab politik.
Partai memang tidak otomatis bertanggung jawab atas seluruh tindakan seorang bupati. Tetapi partai juga tidak bisa menghapus fakta bahwa mereka pernah menjadi bagian penting dari proses yang mengantarkan bupati tersebut ke kursi kekuasaan.
Mereka pernah memberikan rekomendasi. Mereka pernah membangun koalisi. Mereka pernah mengerahkan mesin politik. Mereka pernah meminta masyarakat memilih. Dan kini, mereka ikut mendorong pemakzulan.
Lalu, mengapa ketika tiba waktunya berbicara tentang tanggung jawab, semuanya seperti kehilangan suara? Jika pilihan politik itu ternyata berujung pada persoalan hingga harus diberhentikan, bukankah seharusnya ada keberanian untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada rakyat?
Setelah itu, barulah mengambil langkah-langkah pertanggungjawaban politik atas keputusan yang pernah mereka buat—termasuk melakukan evaluasi internal, mencabut dukungan, hingga mendorong proses pemakzulan jika memang dinilai diperlukan.
Sebab, mengusung seseorang bukan hanya soal memenangkan kontestasi. Ada tanggung jawab politik terhadap rakyat yang telah diminta untuk memilih.
Jangan Cuci Tangan, Jangan Belagak Jadi Pahlawan
Di sinilah saya kira partai politik perlu bercermin. Jangan sampai publik melihat mereka seolah-olah baru menemukan masalah setelah semuanya menjadi persoalan politik.
Jangan sampai partai yang dahulu ikut mengantarkan Husniah ke kursi Bupati Gowa sekarang tampil seolah-olah tidak pernah memiliki hubungan politik dengannya.
Lebih dari itu, jangan sampai mereka berlagak menjadi pahlawan penjaga moral pemerintahan, seolah-olah sejak awal berdiri di luar persoalan dan hari ini datang menyelamatkan rakyat dari kepala daerah ‘bermasalah’ yang mereka sendiri sodorkan kepada rakyat.
Tidak sesederhana itu.
Mereka pernah memberikan rekomendasi. Mereka pernah membangun koalisi. Mereka pernah mengerahkan mesin politik untuk memenangkan Husniah Talenrang.
Karena itu, jika hari ini mereka berdiri untuk menjatuhkan, berdirilah dengan jujur.
Katakan kepada rakyat:
“Ya, kami pernah mengusungnya. Ya, kami pernah meminta rakyat memilihnya. Dan hari ini, setelah melihat dan mengevaluasi perjalanan pemerintahannya, kami menilai ia tidak lagi layak memimpin. Untuk itu, kepada rakyat Gowa, kami meminta maaf.”
Kalimat sederhana seperti itu jauh lebih terhormat daripada bersikap seolah-olah tak pernah terlibat, atau bahkan tampil seakan-akan menjadi pahlawan penjaga moral.
Sebab menjatuhkan kepala daerah bukanlah bukti otomatis bahwa sebuah partai memiliki moral politik yang tinggi. Yang menunjukkan kualitas moral justru keberanian untuk mengakui pilihan politik sendiri dan mempertanggungjawabkannya.
Jangan Hanya Berbagi Kemenangan
Ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Ini tentang etika politik. Ketika kandidat menang, kemenangan biasanya menjadi kemenangan bersama. Partai mengklaim sukses. Koalisi mengklaim berhasil. Mesin politik dianggap bekerja.
Tetapi ketika pemerintahan menghadapi persoalan, tiba-tiba kepala daerah berdiri seorang diri.
Di mana koalisinya? Di mana partai-partai yang dahulu mengusungnya? Di mana mereka ketika publik meminta pertanggungjawaban? Jangan sampai politik hanya mengenal konsep berbagi kemenangan, tetapi tidak mengenal konsep berbagi tanggung jawab.
Sebab kalau begitu, partai akan selalu berada di posisi yang menguntungkan: menang bersama, tetapi ketika gagal, gagal sendiri-sendiri. Itu bukan etika politik yang sehat.
Rakyat Gowa Berhak Menagih
Karena itu, permintaan maaf bukan sesuatu yang berlebihan. Ia justru bentuk paling sederhana dari pertanggungjawaban moral. Jika partai-partai tersebut merasa tidak pernah salah dalam mengusung Husniah, silakan jelaskan kepada publik mengapa.
Jika mereka merasa perubahan sikap terjadi karena keadaan pemerintahan berubah, jelaskan kapan perubahan itu terjadi dan mengapa. Jika mereka merasa seluruh persoalan merupakan tanggung jawab pribadi kepala daerah, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Tetapi jangan diam. Dan jangan menggunakan proses pemakzulan sebagai panggung untuk membersihkan diri dari sejarah politik sendiri.
Sebab pemakzulan Husniah tidak otomatis menghapus peran tujuh partai yang dahulu mengusungnya. Begitu pula keberadaan mereka di barisan yang menyetujui pemakzulan tidak otomatis menjadikan mereka pahlawan moral.
Pahlawan moral bukan mereka yang paling keras menunjuk kesalahan orang lain. Pahlawan moral adalah mereka yang juga berani menunjuk kesalahan dirinya sendiri.
Sebelum Menjatuhkan, Minta Maaf
Karena itu, sebelum partai-partai tersebut berdiri sebagai pihak yang menjatuhkan Husniah, saya kira ada satu kewajiban moral yang semestinya mereka tunaikan lebih dahulu: meminta maaf kepada rakyat Gowa.
Bukan karena mereka harus mengakui seluruh kesalahan Husniah sebagai kesalahan mereka.
Tetapi karena mereka harus mengakui bahwa mereka pernah menjadi bagian dari pilihan politik yang membawa Husniah ke kursi tersebut.
Setelah itu, silakan lanjutkan proses pemakzulan.
Silakan berdiri dalam barisan yang menyatakan Husniah tidak layak melanjutkan kepemimpinan.
Tetapi lakukan dengan jujur. Jangan cuci tangan. Jangan menghapus jejak. Jangan pula belagak menjadi pahlawan penjaga moral.
Kalau dahulu berani berdiri di depan rakyat untuk meminta mandat bagi Husniah, sekarang berdirilah juga di depan rakyat untuk mempertanggungjawabkan pilihan politik itu.
Sebab rakyat Gowa bukan hanya berhak memilih.
Rakyat juga berhak menagih pertanggungjawaban dari mereka yang dahulu meminta rakyat untuk percaya.
Dan mungkin, justru di situlah ukuran moral politik yang sesungguhnya:
bukan seberapa berani menjatuhkan orang lain, tetapi seberapa berani mengakui bahwa kita pernah ikut mengantarkannya naik.
