Oleh: Adryan Noval
Proses panjang dalam memaknai demokrasi membuat negara ini tidak serta merta menjadi demokratis pasca tumbangnya Orde Baru. Menjadi negara demokratis memerlukan kemauan politik yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Ketidakpastian ini juga meluas pada proses menjadikan kehidupan politik lebih demokratis.
Sebuah upaya untuk melepaskan diri dari impotensi demokrasi pada masa orde baru, di mana masyarakat tidak leluasa menyampaikan keinginan dan kritiknya terhadap pemerintah. Rezim Orde Baru dengan kekuatan militernya membungkam masyarakat (silent people).
Kini sistem yang selama ini memenjarakan kebebasan berekspresi dan menjamin hak asasi manusia telah runtuh. Demokrasi menjadi penerang di tengah kegelapan rezim Orde Baru dengan menuntut partisipasi masyarakat dalam segala aspek kehidupan bernegara. Fase awal ini menjadi proses interpretasi yang panjang bagi masyarakat untuk sampai pada hakikat demokrasi.
Bagi penulis, demokrasi juga tidak serta merta menggeser supremasi kekuasaan institusi politik ke supremasi kebebasan individu, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk tentu berimplikasi pada pertimbangan masyarakat yang kompleks dan tentu mesti ada pilar penting untuk membangun demokrasi politik yang ideal,
Politik deliberatif dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Politik deliberatif menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan adanya pembahasan yang inklusif dan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal dalam pengambilan keputusan politik. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih representatif.
Partisipasi masyarakat dalam politik deliberatif memberikan legitimasi yang kuat terhadap demokrasi dengan memberikan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap proses politik. Ini juga membantu meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong diskusi yang lebih mendalam, pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kompleks, dan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Selain itu, politik deliberatif membantu mengatasi ketidaksetaraan politik dengan memberikan kesempatan bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk kelompok-kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan.
Asal Usul Politik Deliberatif
Terminologi masyarakat modern pasca pergeseran abad kegelapan di eropa yang melahirkan suatu tradisi cara berpikir rasional dan positivisme logis menjadi tanda lahirnya abad pencerahan Renaissance. Para pemikir mencoba memberi arti pada sisi substansial manusia yakni cara berfikir.
Namun, ternyata kompleksitas manusia bukan hanya pada cara berpikirnya namun pada sisi emosional bahkan transendental seperti perkara keyakinan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang supra human, bukan hal yang tabu perdebatan para sosiolog terkait konsistensi terma masyarakat modern terus berkembang dan belum sampai pada kata akhir, ada sebagian pakar yang masih terus melihat masyarakat kontemporer sebagai kehidupan modern sedangkan sebagian pakar lagi menggambarkan bahwa akhir ini masyarakat mengalami perubahan paradigma dan masuk dalam kehidupan baru yang disebut sebagai postmodernisme, masyarakat modern dengan dinamisasi pola hidup dan cara berpikirnya tentu juga mempengaruhi sistem sosial maupun sistem politik yang diyakini.
Salah satu monumen besar dari perkembangan paradigma ilmu sosial adalah kontribusi mazhab frankfurt. ada beberapa poin penting tentang latar belakang pemikiran Mazhab Frankfurt pertama Asal mula Institut untuk Penelitian Sosial Mazhab Frankfurt berakar dari pembentukan Institut untuk Penelitian Sosial (Institut für Sozialforschung) pada tahun 1923 di Frankfurt, Jerman. Institut ini didirikan oleh seorang filsuf dan sosiolog Max Horkheimer, dan sebagian besar anggota awalnya adalah filsuf, sosiolog, dan ilmuwan sosial lainnya.
Kemudian Transformasi pemikiran dari Marxisme tradisional, Mazhab Frankfurt mengembangkan pemikiran yang berbeda dari Marxisme tradisional. Mereka berpendapat bahwa di tengah kemajuan kapitalisme modern, masyarakat tidak sepenuhnya menyadari penindasan yang dialami oleh kelas pekerja. Mereka tertarik pada bagaimana ideologi, budaya massa, dan media massa berkontribusi pada pemeliharaan struktur sosial yang ada. Mazhab Frankfurt telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori sosial, kritik budaya, dan filsafat politik. Pemikiran mereka masih relevan hingga saat ini dan telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu, termasuk politik dan konsepsi demokrasi
Mazhab frankfurt menolak berasumsi bahwa masyarakat modern hanya bertumpu pada satu dimensi yakni dimensi rasionalitas atau masyarakat sekuler, justru ia mengkritik konsep manusia one dimension sebab bagi pemikir frankfurt manusia punya kompleksitas kompleksitas kesadaran, sehingga ia juga mengkritik kesadaran palsu masyarakat lewat dogmatisasi dogmatisasi yang bersifat supra human bahkan yang paling jauh bersifat keilahian atau perkara transenden dan metafisis, dalam hal ini kompleksitas masyarakat coba dijawab oleh Jurgen Habermas mengenai kompleksitas individu manusia bisa hidup ditengah masyarakat berkelompok yang dalam hal ini diasosiasikan sebagai negara, seperti Pemikiran Normatif dan Demokrasi Deliberatif Habermas yang mengembangkan pandangan normatif tentang bagaimana masyarakat yang ideal seharusnya berfungsi.
Dia berargumen untuk bentuk demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif, yang disebut “demokrasi deliberatif”. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi dan argumentasi rasional dalam pengambilan keputusan politik dan mencari konsensus Kritik terhadap Kekuasaan dan Kapitalisme: Seperti para pendahulunya, Habermas juga memberikan kritik terhadap struktur kekuasaan dan dominasi kapitalisme dalam masyarakat modern. Dia mempertahankan kritik terhadap bentuk-bentuk manipulasi yang digunakan oleh kekuatan dominan dalam mempengaruhi opini publik melalui media massa dan propaganda.
Demokrasi Rasional (Deliberatif)
Konsep Demokrasi Deliberatif bukan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, istilah deliberatif pertama kali disebutkan oleh J.M Bessette namun para ilmuwan dan pemikir bersepakatan bahwa konsep demokrasi deliberatif secara nilai dan metodologis pertama kali dipopulerkan oleh Jurgen Habermas, Jurgen Habermas menjelaskan tentang demokrasi deliberatif Dalam konteks politik, Habermas menekankan pada pentingnya komunikasi rasional, bebas paksaan, dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik.
Dalam demokrasi deliberatif, warga negara dapat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi terbuka dan adil tentang isu-isu publik. Tujuan utamanya adalah mencapai konsensus yang berasal dari refleksi rasional dan argumentasi yang baik, daripada sekadar mengandalkan kekuasaan mayoritas (Demokrasi Liberal) atau keputusan otoriter (Demokrasi Komunitarian).
Dalam penafsiran lebih partikulir demokrasi deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang publik ke dalam sistem politik (bukan demokrasi langsung) dan juga bukan depolitisasi ruang publik “Demokrasi deliberatif berarti bahwa bukanlah jumlah kehendak-kehendak individu dan juga bukan sebuah ‘kehendak umum yang merupakan sumber legacy micas, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif, argumentacif-diskusif suatu keputusan politis yang dicimbang bersama-sarna yang senantiasa bersifat semnentara dan terbuka atas revisi” baca Rainer Forst dalam karyanya kontexte der gerechtigkeit. politische philosophie jenseits von liberalismus und kommunitarismus
Etika Diskursus Syarat Utama Demokrasi Rasional
Karakteristik etika diskursus Jürgen Habermas adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari dan mengatur proses komunikasi dalam konteks demokrasi deliberatif. Etika diskursus ini menempatkan komunikasi yang rasional dan inklusif sebagai landasan untuk mencapai kesepahaman bersama dan pengambilan keputusan yang adil.
Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari etika diskursus Jürgen Habermas Prinsip Kesetaraan, Etika diskursus dalam konteks demokrasi deliberatif menekankan pada prinsip kesetaraan partisipasi, di mana setiap warga negara memiliki nilai yang sama dan hak untuk berbicara. Kedua Kehendak untuk Menerima Kritik Etika diskursus memerlukan keterbukaan terhadap kritik dan argumen yang berbeda. Peserta harus bersedia menerima kritik dan membuka diri terhadap perubahan pandangan jika diperlukan. Ketiga Pencarian Konsensus Dalam demokrasi deliberatif, etika diskursus menuntut upaya untuk mencapai konsensus yang rasional dan adil.
Proses diskusi diarahkan pada mencapai pemahaman bersama dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara. Penghindaran Dominasi Etika diskursus dalam demokrasi deliberatif menolak dominasi oleh kelompok atau individu tertentu dalam proses komunikasi. Proses komunikasi harus bebas dari kekuatan yang tidak setara.
Demokrasi Rasional dalam Relevansi Sosial
Kritik dan Transformasi Sosial, Habermas percaya bahwa teori sosial harus dapat memberikan kritik terhadap ketidakadilan dan masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Relevansi sosial terletak pada kemampuan teori untuk mengidentifikasi ketidakadilan dan mengusulkan alternatif yang dapat menghasilkan transformasi sosial yang lebih baik.
Keadilan dan Solidaritas, Relevansi sosial dalam pemikiran Habermas menekankan pentingnya mencapai keadilan dan solidaritas sosial. Teori aksi komunikatifnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung keadilan dan solidaritas dalam masyarakat.
Transformasi Struktural, Relevansi sosial terkait dengan kemampuan teori sosial untuk mengidentifikasi dan mendorong transformasi struktural dalam masyarakat. Hal ini mencakup perubahan dalam lembaga-lembaga sosial dan politik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Penutup
Di Indonesia, gagasan tentang demokrasi deliberatif telah menjadi perhatian dan diskusi yang semakin banyak diperbincangkan. Konsep demokrasi deliberatif menekankan pentingnya komunikasi rasional, diskusi terbuka, dan proses argumentasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Beberapa langkah telah diambil untuk memajukan demokrasi deliberatif di Indonesia.
Pemerintah dan lembaga non-pemerintah sering mengadakan forum publik, diskusi terbuka, dan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan warga negara mengenai isu-isu publik. Selain itu, upaya peningkatan keterbukaan informasi telah dilakukan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kebijakan publik dan isu-isu penting lainnya.
