Oleh : Muh. Rezky. Z, S.Sos., M.I.Kom
Perbedaan atau Pro dan Kontra bukanlah sesuatu yang haram dalam nuansa alam demokrasi. Sebab, demokrasi memberikan kemewahan yang disebut sebagai ‘kebebasan berpendapat’. Artinya, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan disitu sudah barang pasti ada perbedaan.
Tetapi, yang menjadi persoalan bukan pada perbedaan itu melainkan epistemic di balik perbedaan itu. Maksudnya, jika alam ruang gema digital, perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, tetapi berubah menjadi permusuhan emosional.
Disinilah keresahan itu muncul dan mengusik ketenangan ruang publik (media sosial). Akhirnya, sampailah pada situasi dimana percakapan politik, budaya, agama, dll tidak lagi berdasar pada rasionalitas, ideologi dan epistemik yang kuat namun percakapan justru berada dalam bayang-bayang emosional dan sentiment.
Salah satu penyebab utama meningkatnya polarisasi adalah algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat seperti marah, takut, atau benci karena lebih mudah viral. Konten provokatif akhirnya lebih sering muncul dibanding diskusi yang rasional dan seimbang
Tirani Algoritma: Bagaimana Ruang Gema Terbentuk
Meminjam istilah dari F. Hardiman ‘Aku Klik Maka Aku Ada’, artinya keberadaan seseorang dalam ruang digital ditentukan dengan konten apa yang diklik, like, komentar, share, views, interaksi online dan pada akhirnya riwayat itulah yang menjadi preferensi dalam menentukan algoritma seseorang.
Kerap kali, algoritma media sosial lebih mengutamakan engagement maximization (memaksimalkan durasi tonton) cenderung meningkatkan distribusi konten yang ekstrem bahkan, ini lebih cepat daripada konten yang bernuansa netral atau moderat.
Alasannya sederhana, karena kemarahan adalah emosi paling efektif untuk menahan perhatian pengguna di layar gawai (handpone). Berdasar pada fenomena ini, barangkali kita terjebak apa yang disebut oleh Eli Pariser sebagai Filter Bubble (Gelembung Penyaring).
Sederhananya, teori ini menyatakan bahwa algoritma platform (seperti TikTok atau X dan media sosial lainnya) menciptakan ekosistem informasi yang personal dan terisolasi bagi tiap pengguna berdasarkan riwayat klik mereka, sehingga menjauhkan mereka dari pandangan yang bertentangan.
Atas dasar itulah, setiap individu atau kelompok akan dikelompokkan dan ditempatkan ke dalam segmen (positioning) yang berbeda sesuai dengan riwayat dan algoritmanya.
Dari Logika ke Emosi: Pergeseran Menuju Polarisasi Afektif
Melansir data dari indeks polarisasi dari V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, menyebut polarisasi politik di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami tren peningkatan yang signifikan, di mana pembelahan tidak lagi didasarkan pada perdebatan ideologi ekonomi, melainkan pada sentimen moralitas, agama, dan pelabelan identitas.
Lagi dan lagi, kualitas rasionalitas dan kecakapan intelektual ruang publik kita kembali menjadi persoalan yang serius. Dimana pembelahan itu terjadi tidak lagi berbasis pada argumentasi yang kuat, tetapi justru muncul dalam klaim identitas dan pelabelan semata.
Pada akhirnya, kita berada dalam perangkap yang disebut Henri Tajfel dan John Turner sebagai Social Identity (Identitas Sosial) yang memandang dan menjelaskan bagaimana individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan keanggotaan kelompok (politik).
Imbasnya, fenomena ini dapat memicu bias In-Group (menilai kelompok sendiri selalu benar/moralis) dan Out-Group Derogation (memandang kelompok lawan sebagai musuh, bodoh, atau tidak bermoral). Dari sinilah terjadi fase pergeseran menuju polarisasi afektif.
Fabrikasi Musuh Bersama: Narasi “Kita vs Mereka”
Jika kamu merasa dan menganggap bahwa apa yang ada di media adalah sesuatu yang ‘netral’ atau apa adanya, saya sangat menyarankan periksa kembali asumsi itu secara kritis. Sebab, tidak ada yang ‘netral’ dalam media karena semua yang kita saksikan tidak berdiri sendiri.
Sebagai informasi, laporan dari Oxford Internet Institute mengenai Global Inventory of Organised Social Media Manipulation menyebutkan bahwa taktik manipulasi opini publik menggunakan pasukan siber (cyber troops) dan bot untuk menciptakan fabrikasi konsensus atau menyerang kubu lawan dengan narasi hitam-putih terus meningkat secara masif di negara-negara demokrasi berkembang, termasuk Indonesia.
Olehnya, narasi ‘kita vs mereka’ kerap kali tertangkap secara telanjang di ruang publik. Ironisnya, jika ada yang memberikan pandangan dan berbeda dari pemerintah langsung diklaim sebagai anti pemeriintah. Sekali lagi yang terjadi pada kondisi ini disebut sebagai narasi rabrikasi musuh bersama.
Saya kemudian teringat tokoh dalam komunikasi yaitu Guo dan McCombs yang melahirkan satu teori yang dikenal dengan istilah Agenda-Setting Theory (Level Ketiga / Network Agenda Setting).
Menurutnya, pada level ini, media/platform tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan, tetapi mengaitkan kumpulan aktor digital dan sentimen negatif secara serentak di benak publik untuk membentuk citra buruk yang utuh tentang kelompok lawan.
Ujungnya, polarisasi itu semakin menguat dan anasir-anasir kebencian sedemikian marak pula terproduksi serta dikonsumsi dalam ruang public (ruang media sosial).
