Opini Oleh : Muh. Rezky. Z, S.Sos., M.I.Kom
Barangkali kita perlu meragukan konten-konten dari para aktor politik, paling tidak itu cara sederhana untuk menangkap secara kritis landskap dan panggung politik yang sedang mereka perankan.
Hidup di era post truth, tampaknya sangat sulit untuk membedakan yang fakta atau hoax, jujur atau manipulasi dan yang peduli atau sandiwara. Ya, demikianlah era post truth, emosional mendahului fakta itu sendiri (kebenaran).
Waspada Konten Politik Tanpa ‘Filter’
Memahami politik tanpa filter adalah awal mula sekaligus pintu masuk terjadinya keberpihakan yang tak cukup beralasan. Bayangkan, seorang politisi yang tampil dengan pencitraan langsung dipandang sebagai sebuah kebenaran.
Seperti diketahui, era digital ini semua serba citra (imagologi), bahkan kamu nongkrong di warkop atau café sambil memainkan laptop dan memotret buku yang di depanmu kemudian di publish ke media sosial, yaitu bagian pencitraan juga.
Tidak ada yang salah dengan yang kamu lakukan, namun sebaliknya sangat berbahaya jika seorang pejabat atau politisi hidup dalam bayang-bayang citra, sebab dia ‘bekerja dan digaji’ melalui APBN dan apa yang mereka lakukan menyangkut hajat banyak orang.
Media sosial sangat berperan penting dalam ruang percakapan politik yang tak jarang selalu melibatkan sisi emosional tanpa adanya filter yang memadai. Dalam teori Interaksi Parasosial (Parasocial Interaction) disebutkan bahwa audiens membangun hubungan emosional satu arah dengan tokoh publik (artis, politisi, dll) melalui media.
Olehnya, menghilangkan ‘filter’ saat itu juga publik merasa sedang melihat ‘teman’ yang sedang bekerja, bukan ‘pejabat’ yang sedang berakting. Untuk itu, kita tetap memerlukan filter dalam percakapan media sosial.
Percakapan Politik: dari Substansi ke Sensasi
Dalam dunia jurnalisme, paling tidak dikenal dua aspek yang melatarbelakangi sebuah informasi atau wacana untuk dipercakapkan oleh publik yaitu aspek penting (substantif) dan aspek menarik (sensasi).
Pada banyak peristiwa, misalnya kenaikan BBM, kebebasan yang dibungkam, hukum yang tidak berke-adilan, ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, ini semua merupakan isu-isu yang penting karena menyangkut hak-hak kita sebagai warga negara.
Namun, tiba-tiba percakapan ini tenggelam karena isu perceraian atau perselingkuhan para artis/politisi yang sama sekali tidak penting untuk kita ketahui, dan pada akhirnya masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan banyak orang mulai hilang dalam percakapan publik.
Transformasi pola komunikasi pada era digital ini, menunjukkan satu gejala yang semakin jelas bahwa terjadi pergeseran dari substansi kebijakan menuju sensasi dan viralitas.
Jika dulu kualitas argumen, program, dan gagasan menjadi pusat perhatian dan percakapan publik, kini perhatian publik lebih mudah ditarik oleh potongan video emosional, pernyataan kontroversial, atau momen dramatis yang mudah dibagikan.
Integritas dan Jejak Digital sebagai Neraca Moral Politisi
Di era kemajuan dan perkembangan media sosial yang sangat pesat memberikan tawaran atau alternatif lain bagi publik untuk menilai para pejabat atau politisi.
Menoleh ke belakang, pada masa lampau mungkin citra dibangun melalui media arus utama (konvensional) dan memori publik relatif pendek, namun kini setiap pernyataan, sikap, dan keputusan terdokumentasi secara digital.
Artinya, jejak digital menjadi arsip kolektif yang dapat diakses, dibagikan, dan dibandingkan kembali. Dalam konteks ini, integritas tidak lagi hanya nilai moral abstrak, tetapi menjadi indikator yang dapat diverifikasi.
Jejak digital tidak sekadar arsip masa lalu, namun ia sudah menjelma dan berubah fungsi menjadi suatu neraca moral, yakni alat ukur publik untuk menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan seorang politisi.
Olehnya, rekam jejak dan integritasi merupakan modal besar para politisi jika dirinya ingin tetap eksis pada panggung politik. Sejalan dengan itu, dalam perspektif kapital simbolik (Pierre Bourdieu), reputasi, kehormatan, dan legitimasi adalah sumber kekuasaan dalam pertarungan wacana politik.
