Oleh : Muh. Nur Fajri Ramadhana, M.K., S.Pd., M.Pd.
Nama Ir. Sutami sejatinya tidak asing bagi para penikmat sejarah pembangunan Indonesia. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama generasi hari ini, nama itu lebih sering dikenali sebagai penanda ruang: nama jalan, bendungan, atau proyek infrastruktur strategis.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Ir. Sutami, tetapi juga pada banyak tokoh bangsa lain yang tertulis dalam sejarah yang lebih diingat sebagai simbol nama jalan atau tempat ketimbang sebagai figur dengan nilai, prinsip, dan keteladanan. Padahal, di tengah situasi politik dan birokrasi, ketika kekuasaan kerap diasosiasikan dengan kemewahan dan akumulasi kekayaan figur Ir. Sutami justru relevan untuk dibaca ulang.
Ir. Sutami menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru, sebuah periode ketika pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif, terpusat, dan sarat dengan pengelolaan anggaran negara dalam skala besar.
Ia berada di jantung kekuasaan, mengawasi proyek-proyek raksasa seperti bendungan, irigasi, dan jaringan jalan nasional. Dalam lingkaran kekuasaan sebesar itu, peluang untuk mengumpulkan kekayaan pribadi terbuka sangat lebar. Namun yang terjadi justru sebaliknya: Ir. Sutami memilih jalan hidup yang bersih dan sederhana.
Nama Sutami melekat dengan lahirnya berbagai infrastruktur ikonik Indonesia. Ia tercatat sebagai pengguna pertama teknologi beton prategang (prestressed concrete) di Indonesia melalui pembangunan Jembatan Semanggi di Jakarta sebuah terobosan teknik pada masanya karena dibangun tanpa tiang penyangga di tengah.
Sutami kemudian memimpin pembangunan Jembatan Ampera di Palembang, bendungan-bendungan besar, jalan nasional, hingga Gedung Conefo yang kini dikenal sebagai Gedung DPR/MPR RI. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan fisik Indonesia melaju agresif, menjangkau dari jembatan, jalan, hingga pembangkit tenaga listrik.
Namun kontribusi Sutami tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia juga turut membangun fondasi intelektual bangsa melalui dunia pendidikan teknik. Sutami merupakan salah seorang penggagas berdirinya Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).
Gagasan tersebut disampaikan pada awal Maret 1963 dan memperoleh persetujuan langsung dari Presiden Soekarno, yang sekaligus menunjuk Prof. Roosseno Soerjohadikoesoemo sebagai Dekan pertama FTUI. Di sini terlihat bahwa Sutami memandang pembangunan tidak hanya sebagai kerja beton dan baja, tetapi juga sebagai investasi sumber daya manusia.
Dalam catatan biografi, diceritakan bahwa ketika hari raya tiba dan para tamu bersilaturahmi ke rumah Menteri Sutami, mereka justru dikejutkan oleh kesederhanaan yang nyata. Rumahnya jauh dari kesan mewah; atapnya bocor di banyak bagian. Bahkan, pernah suatu ketika aliran listrik rumahnya diputus oleh PLN karena keterlambatan membayar tagihan. Sebuah ironi yang mencolok dimana pejabat negara yang menangani proyek-proyek raksasa bernilai tinggi, namun hidup dalam keterbatasan yang sangat manusiawi.
Sutami dikenal sebagai pribadi pendiam dan bersahaja. Seorang pengusaha pernah berniat memberinya mobil karena mengetahui kendaraan dinasnya akan dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Namun tawaran itu ditolak dengan halus.
Sutami memilih membeli mobil sendiri dengan meminta potongan harga, lalu membayarnya secara pribadi. Dalam menjalankan tugas, ia tidak segan berjalan kaki puluhan kilometer untuk meninjau daerah terpencil. Jika ada ojek, ia menumpang; jika tidak, ia berjalan hingga bertemu masyarakat. Jabatan tidak menciptakan jarak sosial antara dirinya dan rakyat.
Dalam perspektif kepemimpinan, sosok Ir. Sutami mencerminkan apa yang oleh Ki Hadjar Dewantara disebut sebagai kepemimpinan teladan, yakni pemimpin yang “ing ngarso sung tulodo” di depan memberi contoh.
Sutami tidak banyak berpidato soal integritas, tetapi menghadirkannya melalui laku hidup. Ia juga sejalan dengan konsep kepemimpinan moral yang dikemukakan Nurcholish Madjid, bahwa kekuasaan sejati harus dibatasi oleh kesadaran etik dan tanggung jawab akhirat, bukan semata oleh aturan formal.
Ir. Sutami adalah potret menteri yang selesai dengan dirinya sendiri. Di titik inilah ia menjadi cermin yang memantulkan wajah buram sebagian pemimpin hari ini. Dalam realitas hari ini, jabatan menteri kerap dipersepsikan sebagai jalan pintas menuju akumulasi kekayaan dan kepentingan pribadi.
Laporan harta kekayaan yang melonjak drastis, gaya hidup mewah, serta rangkap kepentingan antara jabatan publik dan bisnis pribadi seakan menjadi fenomena yang lumrah. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai akses untuk mencapai semuanya.
Perbedaannya bukan sekadar soal zaman, melainkan soal nilai. Ir. Sutami bekerja dalam sistem yang otoriter, namun mampu menjaga integritas personal. Sementara sebagian pemimpin hari ini hidup dalam sistem demokrasi dengan mekanisme pengawasan, tetapi justru tergelincir dalam konflik kepentingan. Hal ini menguatkan pandangan Mochtar Lubis bahwa krisis terbesar kepemimpinan Indonesia bukan terletak pada kecerdasan, melainkan pada keberanian moral.
Kepemimpinan Ir. Sutami bertumpu pada prinsip pelayanan. Proyek infrastruktur baginya adalah alat untuk memajukan rakyat, bukan sarana memperkaya kroni atau menyiapkan jaminan ekonomi pasca-jabatan. Pandangan ini sejalan dengan konsep servant leadership yang dalam konteks Indonesia ditegaskan oleh Sinamo sebagai kepemimpinan yang menempatkan jabatan sebagai sarana pengabdian, bukan privilese.
Lebih menyedihkan lagi, sebagian elite hari ini dengan mudah berlindung di balik dalih legalitas. Selama tidak melanggar hukum secara formal, maka dianggap sah. Padahal, seperti diingatkan oleh Franz Magnis Suseno, etika selalu melampaui hukum. Ir. Sutami tidak menunggu aturan untuk hidup bersih, ia menjadikan moral sebagai batas kekuasaan.
Tulisan ini bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, melainkan sebuah peringatan. Ketika publik mulai merindukan figur seperti Ir. Sutami, itu menandakan adanya krisis keteladanan di tingkat elite. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan pemimpin yang tidak silau oleh jabatan.
Belajar dari Ir. Sutami berarti mengembalikan makna kekuasaan sebagai pengabdian. Jika hari ini para menteri ingin dikenang lebih dari sekadar nama jalan atau prasasti proyek, maka jawabannya sederhana namun berat, berhentilah mencari kekayaan di tempat kerja. Jabatan adalah amanah sementara, tetapi integritas adalah warisan yang abadi.
