Oleh : Muh. Rezky. S. Sos,. M. Ikom
Ironi Demokrasi: Renungan dari Socrates
Dalam sistem demokrasi, suara mayoritas dan terbanyak itulah yang akan memenangkan kontestasi. Kerap, kuantitas itu berjalan lebih cepat dari pada kualitas (pengetahuan) itu sendiri. Bukan hal yang baru, fenomena tersebut jauh hari sudah diperingatkan oleh filsuf terkemuka yaitu Socrates.
Menurutnya, demokrasi adalah sebuah sistem yang paradoks, ia memberi kebebasan setiap individu untuk memilih pemimpin, tetapi dalam waktu yang bersamaan tidak memberikan jaminan bahwa yang terpilih adalah mereka yang memiliki kapasitas dan bijak dalam memimpin.
Lantas, apakah Socrates menolak Demokrasi?, jawabannya tidak!. Meskipun Socrates justru dihukum mati dalam sistem demokrasi di Athena, dirinya tetap memberikan catatan kritisnya bahwa dalam memimpin sebuah negara demokrasi bukanlah perkara popularitas, melainkan soal adanya pengetahuan (Arete) yang mumpuni.
Dari uraian singkat tersebut, dipahami bahwa sistem demokrasi yang ideal sebagaimana utopia yang dibayangkan, harus disertai pendidikan politik, etika publik, dan meritokrasi. Tanpa adanya prinsip tersebut, maka demokrasi justru berisiko dan menjadi ancaman sebab lahir sebuah pemerintahan yang sah secara prosedural namun kualitas pemerintahnya jauh dari kata layak alias buruk.
Jiwa Hitam (Evil Soul) di Balik Kekuasaan Publik
Apa yang lebih menggoda dari pada sebuah kekuasaan?, barangkali jawabannya adalah tidak ada. Jika Sigmund Freud menilai bahwa seks adalah motivasi primer seseorang melakukan sesuatu, Bertrand Russell justru mengatakan bahwa kekuasaanlah yang menjadi dorongan tertinggi seseorang melakukan tindakan.
Bahkan, secara radikal Russell menyimpulkan bahwa atas nama kekuasaan seseorang tidak lagi mengenal batas-batas moralitas itu. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah sekiranya kekuasaan khususnya di dalam sistem demokrasi jatuh di tangan aktor-aktor politik yang berwatak Evil soul.
Evil soul (jiwa jahat) dalam kekuasaan kerap tidak tampak secara terang-benderang atau brutal, namun kerap berlindung di balik suara mayoritas bahkan pada legitimasi elektoral seorang pemimpin. Nampaknya memang berjalan sesuai mekanisme yang ada, tetapi dalam bahasa yang paling sunyi dia meninggalkan apa disebut dengan keadilan.
Berkenaan dengan itu, dalam politik evil soul (jiwa jahat) kerap tercipta dalam dua dimensi. Pertama dimensi individu, niat jahat ini memang sedari awal sudah melekat pada jiwa seseorang politisi, bahkan sebelum terpilih atau memangku jabatan niat jahat itu memang sudah tertanam.
Kedua evil soul karena sistem (struktur), barangkali ada aktor politik yang ketika masuk dalam gelanggang politik tidak memiliki niat jahat, namun karena sistem yang membuat dan memaksanya, maka akhirnya dia terpapar juga fenomena ini dapat ditandai dengan adanya sandera dalam politik.
Jiwa jahat ini menjadi bagian musuh terberat dalam sebuah sistem demokrasi, sebab ia akan mengganggu hajat banyak dari rakyat di dalamnya. Akhirnya, sebagai catatan bahwa ketika jiwa gelap menguasai kekuasaan, memang negara tetap berdiri hukum juga tetap berjalan, tetapi keadilan kehilangan rumahnya.
Kakistokrasi: Simbol Kemerosotan Kepemimpinan Publik
Bayangkan kamu sedang bepergian ke sebuah kota dengan menggunakan kapal laut sebagai alat transportasinya. Namun dalam perjalanan, kapal yang kamu tumpangi mengalami gangguan di tengah laut dan ironisnya yang menjadi kapten (nahkoda) di kapal tersebut adalah orang yang tidak ‘berkompeten’ maka sudah hampir kapal itu akan tersesat atau bahkan tenggelam, Ya demikianlah makna sederhana dari Kakistokrasi.
Dalam sistem pemerintahan, dominasi kakistokrasi kerap kali ditemui. Kakistokrasi dalam sistem demokrasi dapat dipahami adalah sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Ironisnya, hal seperti ini justru kerap dinormalisasi dimana jabatan publik tidak diberikan kepada yang paling mampu, melainkan kepada yang paling dekat dengan kekuasaan.
Akhirnya, kebijakan (police) kerap kali dibuat secara serampangan, tidak berbasis pada pengetahuan dan data serta fakta yang benar, sehingga pada ujungnya justru memperkeruh persoalan dan sekaligus gagal menjawab kebutuhan rakyat.
Dalam suasana yang lebih memilukan ialah pada akhirnya kakistokrasi itu akan merusak sebuah Institusi dan imbas lainnya juga terjadi penormalisasian atas sebuah penyimpangan. Jika sebuah negara/pemerintahan diasuh dengan sistem kakistokrasi maka ujungnya akan membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap politik dan proses demokrasi.
Berdasar pada kondisi tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa apatisme akan terus meningkat, politik dipersepsi arena yang menjijikan tak layak diperjuangkan. Maka terciptalah sebuah lingkaran setan kakistokrasi.
