patakaeja.id – Serangkaian bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir kembali membuka luka lama tentang buruknya tata kelola lingkungan nasional. Derasnya curah hujan yang seharusnya dapat diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mitigasi berbasis tata ruang, justru berubah menjadi bencana besar yang menelan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba menilai banjir beruntun di tiga daerah tersebut bukan sekadar fenomena alam, melainkan cermin buram gagalnya pemerintah dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum atas eksploitasi ruang hidup, serta tidak optimalnya sinergi antar lembaga menjadi faktor yang memperparah dampak bencana.
Asdar selaku Peserta Sekolah Pimpinan yang diadakan PB HMI di Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh lagi menutup mata. “kami dalam Forum nasional yang diadakan PB HMI Di Jakarta dengan Peserta Lintas Provinsi telah menyampaikan ke beberapa Menteri yang hadir di forum kegiatan bahwa Banjir ini bukan peristiwa tiba-tiba. Ini akumulasi dari kesalahan kebijakan dan pembiaran bertahun-tahun. Tiga provinsi terdampak secara bersamaan adalah alarm keras bahwa pengelolaan lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja,” ujar Asdar
HMI Bulukumba mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kementerian dan lembaga yang berurusan langsung dengan pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan tata ruang. Menurutnya, reformasi kebijakan tidak cukup tanpa adanya langkah tegas berupa rotasi kabinet bagi pejabat yang dinilai gagal memenuhi target dan tidak responsif terhadap krisis ekologis yang terjadi.
“Jika ada menteri yang tidak mampu memastikan keselamatan ekologis rakyat, maka rotasi kabinet adalah jalan paling realistis dan tujuan paling romantis guna memenuhi keinginan masyarakat. Negara tidak boleh dikelola oleh orang yang tidak peka terhadap urgensi lingkungan,” tegas Asdar.
Selain itu, HMI Bulukumba mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menetapkan status bencana nasional mengingat dampak yang meluas, kerugian yang meningkat, dan kapasitas daerah yang mulai kewalahan. Penetapan status ini dianggap penting untuk mempercepat mobilisasi anggaran, personel, serta logistik ke wilayah terdampak.
HMI Cabang Bulukumba juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pembangunan yang tidak berbasis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tanpa perbaikan struktural, bencana ekologis dikhawatirkan akan terus berulang dan makin menjerumuskan masyarakat pada kerentanan sosial.
“Indonesia sedang berada di titik kritis. Lingkungan bukan sekadar isu hijau, tetapi masa depan hidup rakyat. Pemerintah harus mengambil langkah nyata, bukan hanya retorika,” tutup Asdar.
Dengan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang, HMI Cabang Bulukumba menegaskan bahwa keberanian politik pemerintah hari ini akan menentukan keselamatan generasi yang akan datang.
