Oleh: Zainal Azhar Ishak (Ketua IMM Gowa Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan)
Wajah politik Indonesia saat ini tidak terorbit menuju keadilan. Dinamisasi lembaga demokrasi terus meneguhkan posisi dan menguatkan diri.
Namun, regulasi yang tercipta bukan sebagai tangga menuju kemapanan hukum, melainkan menuju kemapanan kekuasaan oligarki. Hal ini menciptakan situasi dimana kepentingan segelintir orang lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat.
Melihat situasi politik Indonesia, ada baiknya kita belajar dari sejarah politik Amerika Serikat. R. William Liddle menjelaskan politik Amerika sebagai perjuangan berkesinambungan.
Lembaga-lembaga demokratis di Amerika secara bertahap mengambil peran menuju cita-cita hukum yang ideal, meskipun tetap belum mencapai negara demokratis yang sempurna. Namun, perjalanan mereka menuju demokrasi memberikan pelajaran penting yang bisa diadaptasi oleh negara lain, termasuk Indonesia.
Keputusan penting yang menciptakan kemajuan demokrasi diambil oleh Presiden Lyndon Johnson pada 1964 dan 1965, ketika beliau menandatangani undang-undang yang melarang segregasi rasial dan menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.
Tindakan ini menunjukkan bahwa perubahan yang signifikan dapat dicapai melalui regulasi yang tepat dan kepemimpinan yang tegas. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara dapat bergerak menuju keadilan dan kesetaraan melalui langkah-langkah hukum yang progresif.
Barack Obama mewarisi sejarah tersebut dalam dua pengertian.
Pertama, pencalonannya oleh Partai Demokrat dan kemenangannya dimungkinkan oleh tindakan para pendahulu yang membuka kesempatan bagi warga Afrika-Amerika untuk berpartisipasi dalam politik.
Kedua, Obama mencari kekuasaan untuk memerintah, bukan sekadar menjadi orang terpandang. Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang memiliki visi dan komitmen untuk melayani rakyat, bukan hanya mengejar status dan kekuasaan.
Indonesia sangat bisa belajar dari sejarah tersebut, namun situasi politik hari ini menunjukkan bahwa Indonesia belum belajar sama sekali.
Kemapanan hukum hanya menjadi gagasan yang berputar di langit, terjebak dalam utopianisme. Produk hukum dan kebijakan di Indonesia sering kali tidak berorientasi pada kemajuan demokrasi, melainkan pada pengekangan dan perampasan ruang hidup.
Contoh nyata adalah kasus IKN, perampasan ruang hidup di Rempang, Wadas, Lae-lae, Barabarayya, dan Beroangin, dan RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers serta RUU Kepolisian yang meluaskan wewenang. Setiap langkah ini menandai mundurnya demokrasi dan meningkatnya dominasi oligarki.
Politik di Indonesia sering kali berjalan seperti autopilot, dinamis namun tetap dalam lingkaran kekuasaan. Agenda politik yang diklaim sebagai bentuk paling demokratis pada kenyataannya hanya menjadi ajang berebut kuasa, kursi, dan pengaruh.
Suara mayoritas hanya terdengar dalam proses pemilihan umum, tetapi dalam pembuatan kebijakan, kepentingan oligarki lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat.
Hal ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang busuk dan menyengsarakan. Tidak heran jika banyak kebijakan kontroversial yang justru merugikan rakyat banyak, menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan yang terus berlanjut.
Indonesia bisa belajar banyak dari sejarah demokrasi Amerika Serikat. Langkah konkret yang bisa diambil termasuk memperkuat regulasi yang adil dan memberdayakan lembaga-lembaga demokratis untuk melayani kepentingan rakyat.
Misalnya, Indonesia perlu memperketat regulasi untuk mencegah korupsi dan kolusi dikalangan pejabat pemerintah dan sektor swasta. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan, Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpinnya.
Pendidikan politik yang baik akan menciptakan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, yang dapat menjadi pilar utama dalam membangun demokrasi yang sehat.
Penting juga untuk menggalakkan reformasi dalam sistem peradilan.
Sistem peradilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik akan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Terakhir, untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Dialog yang konstruktif akan membantu menemukan solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.
Meskipun kritik terhadap situasi politik saat ini sangat diperlukan, penting juga untuk mencari solusi dan tindakan nyata untuk membawa perubahan positif dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Belajar dari sejarah demokrasi Amerika Serikat, Indonesia dapat menemukan inspirasi dan strategi yang tepat untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
