Jakarta, Pataka Eja — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah keputusan mengundurkan diri dari jabatannya berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menyeret namanya.
Gibran menegaskan, keputusan berhenti sebagai Wakil Presiden merupakan pilihan pribadi yang telah melalui pertimbangan panjang. Ia juga mengklaim seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata Gibran dalam keterangan video, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut menarik perhatian karena muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa keputusan Gibran mundur berkaitan dengan adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Prabowo menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Ia juga menyebut keputusan tersebut sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.
Namun, Gibran memberikan penjelasan berbeda. Ia secara eksplisit memisahkan keputusan mundurnya dari persoalan ijazah, sekaligus menegaskan bahwa dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan.
Perbedaan penjelasan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai latar belakang keputusan pengunduran diri Gibran, terlebih Prabowo tidak merinci putusan hukum maupun persyaratan konstitusional yang dimaksud dalam keterangannya.
Sebut Keputusan Mundur Telah Dipertimbangkan Matang
Dalam pernyataan yang sama, Gibran mengatakan keputusan meninggalkan jabatan Wakil Presiden bukan langkah spontan. Ia mengaku telah mempertimbangkannya secara panjang dan matang sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran dan dilandasi kecintaan terhadap seluruh rakyat Indonesia.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik,” ujarnya.
Gibran juga membantah pengunduran dirinya merupakan bentuk ketidaksanggupan menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Sebaliknya, ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya menjaga agar pemerintahan dapat berjalan lebih tenang, utuh, dan fokus kepada masyarakat.
“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Gibran juga menilai demokrasi perlu ditata lebih baik, termasuk administrasi pemerintahan yang harus mampu memberikan kepastian.
“Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” katanya.
MPR Bahas Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan selanjutnya, termasuk jadwal sidang paripurna terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Pengunduran diri Gibran pun membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan. Di tengah proses politik dan ketatanegaraan tersebut, bantahan Gibran mengenai kaitan pengunduran dirinya dengan polemik ijazah menjadi salah satu pernyataan yang patut dicermati publik.
