Jakarta, Pataka Eja — Presiden Prabowo Subianto akhirnya menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, pernyataan Prabowo dalam menerima keputusan tersebut justru menyoroti persoalan yang selama ini menjadi pusat polemik: pemenuhan persyaratan konstitusional Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran datang menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo.
Presiden menyebut keputusan Gibran berkaitan dengan adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan secara terperinci putusan hukum maupun aspek persyaratan konstitusional yang dimaksud dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut muncul setelah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran berkembang melalui sejumlah proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang Polemik
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak menerima permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.
Dengan demikian, pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan Gibran tidak dapat disamakan dengan amar putusan yang membatalkan statusnya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut di MA. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama M. Subhan dan menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menjadi bagian dari polemik dokumen pendidikan Gibran.
Putusan tersebut memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.
Dua perkembangan hukum inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari polemik pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Pengunduran Diri di Tengah Ancaman Hak Menyatakan Pendapat
Keputusan Gibran mundur juga berlangsung ketika proses politik di DPR tengah bergerak menuju pembahasan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan penilaian sejumlah anggota DPR bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul putusan hukum mengenai dokumen pendidikannya.
DPR sedianya menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan tersebut. Namun, agenda itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Muzani juga menyampaikan bahwa Gibran tidak menjelaskan alasan secara khusus ketika menyerahkan surat tersebut.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Prabowo Apresiasi Pengabdian Gibran
Di tengah polemik hukum dan politik tersebut, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama dua tahun mendampinginya dalam pemerintahan.
Prabowo menyebut dirinya sejak awal memberikan tugas kepada Gibran untuk lebih banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah.
Dalam periode tersebut, Gibran diklaim telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.
“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan bahwa Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan untuk berhenti.
Prabowo menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya. Ia meyakini Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang bagi bangsa dan negara.
Menutup keterangannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga situasi tetap kondusif.
“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkasnya.
