Pataka Eja — Pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam polemik ijazah justru memunculkan pertanyaan.
Pasalnya, pernyataan Gibran tersebut berseberangan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan.
Ketiganya memberikan keterangan berbeda mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh Gibran setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazahnya.
Dilansir dari Kompas, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan setelah dirinya menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Hal itu disampaikan Gibran di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri karena memberikan banyak arahan di tengah dinamika yang sedang dihadapinya.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.
Salah satu saran yang diklaim Gibran diterimanya adalah agar tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Gibran juga mengaku diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” lanjutnya.
Namun, pernyataan tersebut berseberangan dengan penjelasan Yusril Ihza Mahendra.
Dilansir dari Kompas, Pada hari yang sama, Yusril justru menyatakan bahwa langkah Gibran membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN tidak lagi memiliki kegunaan karena putusan MA dan MK terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
“Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun PK di PTUN karena bukan pihak yang berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Menurutnya, pihak yang memiliki kedudukan untuk mengajukan PK adalah Direktorat Jenderal Kemendikdasmen selaku tergugat dalam perkara penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah.
Akan tetapi, Yusril menyebut Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan PK. Kementerian tersebut justru disebut akan melaksanakan putusan pengadilan.
“Bahkan (Kemendikdasmen) akan mengeksekusi putusan. Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang,” tuturnya.
Perbedaan keterangan tersebut semakin mengemuka setelah Syahganda Nainggolan turut memberikan tanggapan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah itu secara terbuka meragukan pengakuan Gibran mengenai arahan Prabowo untuk kembali menempuh jalur PTUN.
Dilansir dari CNN Indonesia, Syahganda mulanya mengaitkan penjelasan Yusril dengan posisi Prabowo sebagai Presiden. Menurutnya, pandangan hukum Yusril selaku Menko yang membidangi urusan hukum mencerminkan pandangan Presiden dalam persoalan tersebut.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11), dikutip dari detikcom.
Atas dasar itu, Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo justru menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujarnya.
Pernyataan Syahganda tersebut secara langsung memunculkan kontras dengan pengakuan Gibran. Sebab, Gibran menyebut arahan untuk tetap fight melalui PTUN berasal dari Prabowo, sementara Syahganda justru menilai arahan semacam itu tidak mungkin diberikan Presiden.
Situasi ini menyisakan pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Gibran. Apakah terdapat perbedaan pemahaman atas arahan Presiden, atau ada penjelasan lain yang belum disampaikan kepada publik?
Di tengah polemik tersebut, belum ada keterangan langsung dari Prabowo untuk menjelaskan perbedaan pernyataan antara Gibran, Yusril, dan Syahganda.
Publik pun masih menunggu penjelasan mengenai klaim arahan Presiden tersebut, terutama karena menyangkut langkah hukum yang disebut masih akan ditempuh Wakil Presiden dalam polemik ijazahnya.
