Jakarta, Pataka Eja — Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) kembali menyuarakan tuntutan kenaikan gaji minimal Rp50 juta bagi TNI, Polri, dan jaksa. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Mengusung tema “Menggugat untuk Indonesia Lebih Baik dan Sejahtera” dengan slogan “Satu Suara, Satu Tujuan”, aksi tersebut turut membawa 12 tuntutan yang menyoroti persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, hingga evaluasi program pemerintah.
Direktur Eksekutif BAKORNAS LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi, S.H., mengatakan peningkatan kesejahteraan aparat perlu berjalan beriringan dengan penguatan profesionalitas dan integritas.
“Kami menuntut kesejahteraan bersama. Tidak cukup hanya mencaci maki atau mencari-cari kesalahan. Mengapa kita tidak membangun sistem yang memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak hukum? Namun, peningkatan kesejahteraan itu harus berjalan bersama integritas, pengawasan, dan pertanggungjawaban,” ujar Ibrahim, dilansir dari RedaksiJakarta.com.
Usulan serupa sebelumnya disampaikan kepada Komisi III DPR RI pada 30 September 2026 melalui rekomendasi politik hukum yang ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam policy paper berjudul “Reformasi Norma dan Reformasi Institusi: Naikkan Minimal Rp50 Juta Gaji TNI-Polri sebagai Prasyarat Keberhasilan Rezim Perampasan Aset Menuju Indonesia Emas 2045”.
Melalui kajian itu, LKBHMI PB HMI menilai pembaruan hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan membentuk regulasi baru atau memperluas kewenangan negara. Pembenahan institusi yang menjalankan kewenangan tersebut juga diperlukan agar penegakan hukum dapat berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain mendorong penguatan kesejahteraan aparat, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan 12 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi terkait. Berikut daftar tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut:
- Usut tuntas persoalan pagar laut dan mafia tanah
- Audit sektor energi dan pertambangan
- Tindak tegas kejahatan kehutanan
- Bongkar korupsi dana bencana
- Reformasi total Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Berantas mafia pangan yang menjadi sorotan dalam tata kelola pangan nasional.
- Kejar dan tangkap gembong narkoba
- Berantas tuntas bandar judi online dan offline.
- Evaluasi Total Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Evaluasi Total Agrinas dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
- Evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
- Sejahterakan jaringan pengaman (safeguard) sebagai prasyarat RUU Perampasan Aset, dengan menaikkan minimal 50 juta gaji TNI, Polri, dan Jaksa
