Oleh: Jumardi (Presma UIN Alauddin Makassar Periode 2023 dan Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI Cabang Gowa Raya)
Kongres Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang akan berlangsung di Bandar Lampung bukanlah sekadar rangkain agenda rutin yang sifatnya seremonial. Lebih daripada itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi dan mengkonsolidasikan arah kebijakan organisasi, serta mempertegas posisi HMI sebagai organisasi yang bersifat Independen.
Selain dari itu perlu adanya menyampaikan kritik konstruktif terhadap sikap dan langkah yang diambil oleh Pengurus Besar HMI terkait dinamika politik dan pemerintahan saat ini.
Banyak kader yang saat ini mempertanyakan sikap kritis PB HMI terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini perlu kita refkleksikan peran PB HMI dari rentetan problematika dalam pemerintahan, mulai dari harga kebutuhan bahan pokok yang semakin memberatkan masyarakat, nilai rupiah yang semakin jatuh, kesempatan kerja yang masih sangat jauh dari kata memadai, bencana alam yang terjadi di mana-mana, penegakan hukum yang semakin jauh dari prinsip keadilan, hingga ruang demokrasi yang semakin mencekik.
Dari berbagai macam problematika diatas, pada momentum memperingati 2 tahun masa pemerintahan Presiden baru-baru ini, ada banyak kalangan oraganisasi mahasiswa maupun masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan dan menyampaikan kritikan terhadap pemerintah.
Namun, yang menjadi pertanyaan bahwa PB HMI sebagai pimpinan tertinggi organisasi melakukan hal apa dari berbagai polemik yang terjadi pada pemerintah.
Harusnya PB HMI hadir ditengah-tengah polemik yang terjadi untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pemerintah, karena hal ini yang merupakan tanggung jawab moral oraganisasi yang di emban sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Jenderal Sudirman pada pidatonya di milad pertama HMI di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 1948, bahwa “HMI bukan sekedar Himpunan Mahasiswa Islam melainkan Harapan Masyarakat Indonesia.”
Perlu kita ketahui bahwa kritik terhadap pemerintahan bukanlah bentuk penentangan terhadap negara, bukan pula upaya untuk mengganggu stabilitas bangsa. Namun, dengan sikap kritis itu adalah wujud tanggung jawab atas kondisi kebangsaan yang lahir dari rasa cinta kepada rakyat dan keprihatinan terhadap realitas yang dirasakan masyarakat luas.
Pengurus Besar HMI harus dikembalikan pada tujuannya untuk tetap konsisten pada prinsip dasar organisasi: independen, berpijak pada kebenaran dan keadilan, tidak tunduk pada kekuasaan, dan tidak menukarkan suara rakyat demi kepentingan politik.
Meredam kritik dan sikap organisasi hanya demi keuntungan sesaat pada suatu kelompok sama halnya dengan bentuk pengkhianatan terbesar yang dilakukan terhadap semangat para pendiri dan seluruh kader-kader yang ada di daerah-daerah.
Kongres kali ini perlu untuk menyampaikan dan menegaskan pesan bahwa, pergantian pimpinan hanyalah urusan manajemen organisasi. Namun menjaga keberanian untuk bersuara, menjaga kemerdekaan berpikir, dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat adalah jati diri yang tidak boleh dikompromikan.
Kedekatan terhadap pemerintahan dilakukan hanya untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi demi kemajuan bangsa. Namun perlu kita pertegas bahwa kerja sama itu tidak boleh meniadakan keberanian untuk mengingatkan, mengkritisi, dan memperjuangkan kebenaran.
Dengan semangat kongres yang akan berlangsung di Bandar Lampung, saya mengajak kepada seluruh kader-kader HMI untuk sama-sama merefleksi arah gerak perjuangan dengan kritis, dan setia pada kebenaran, serta menjaga persatuan.
