Gowa, Pataka Eja — Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto merosot tajam dalam setahun terakhir. Dukungan terhadap Prabowo dalam simulasi semi terbuka yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi hanya 9,8 persen pada Oktober 2026.
SMRC mengaitkan penurunan tersebut dengan sejumlah persoalan pemerintahan, mulai dari kondisi makroekonomi dan politik, penegakan hukum, penanganan masalah mendesak, hingga penilaian negatif publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal YouTube SMRC TV pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Survei bertajuk “Elektabilitas Presiden Prabowo” tersebut dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026.
Dalam simulasi semi terbuka dengan 24 nama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan dukungan 35,5 persen. Ia disusul Anies Baswedan dengan 10,3 persen, Prabowo Subianto 9,8 persen, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,4 persen.
Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihan mencapai 13,9 persen. Nama-nama lainnya memperoleh dukungan di bawah 6 persen.
Hasil survei tersebut memperlihatkan perubahan signifikan dalam pilihan responden selama hampir satu tahun terakhir. Pada November 2025, Prabowo masih memperoleh dukungan 34,9 persen, sedangkan Dedi Mulyadi berada di angka 19,7 persen.
Pada survei Februari–Maret 2026, dukungan terhadap Prabowo masih mencapai 33,3 persen. Namun, angka itu turun menjadi 14,5 persen pada Juli 2026 dan kembali merosot menjadi 9,8 persen pada Oktober 2026.
Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat hingga mencapai 35,5 persen pada survei terakhir.
MBG dan KDMP Disorot SMRC
Deni Irvani menyebut penurunan elektabilitas Prabowo berkaitan erat dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja presiden dan pemerintahannya.
Menurut Deni, persepsi publik mengenai kondisi makroekonomi dan politik, penegakan hukum, serta kemampuan pemerintah menangani persoalan mendesak turut berkaitan dengan melemahnya dukungan terhadap Prabowo.
Selain itu, SMRC menyoroti penilaian negatif masyarakat terhadap program MBG dan KDMP sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan penurunan elektabilitas tersebut.
“Penurunan ini sangat berhubungan dengan kepuasan atas kinerja presiden, dengan kondisi makro ekonomi-politik dan penegakan hukum yang dinilai publik buruk, dengan kinerja pemerintah mengatasi masalah-masalah mendesak, serta dengan penilaian negatif atas program MBG dan KDMP,” kata Deni.
Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi terhadap program pemerintah sebagai bagian dari persoalan yang berkaitan dengan dukungan publik terhadap presiden. Namun, paparan SMRC itu tidak menyebut MBG dan KDMP sebagai satu-satunya penyebab penurunan elektabilitas Prabowo.
Dukungan Prabowo Kalah Jauh dalam Simulasi Dua Nama
Penurunan dukungan terhadap Prabowo juga terlihat dalam simulasi dua nama yang mempertemukannya dengan Dedi Mulyadi.
Dalam simulasi tersebut, Dedi memperoleh dukungan 69,3 persen, sedangkan Prabowo hanya 18,8 persen. Sebanyak 12 persen responden belum menentukan pilihan.
Perbandingan dengan survei sebelumnya memperlihatkan perubahan tajam. Pada Februari–Maret 2026, Prabowo masih unggul dengan dukungan 50,5 persen, sementara Dedi memperoleh 42,6 persen.
Pada Juli 2026, dukungan terhadap Dedi meningkat menjadi 59 persen, sedangkan Prabowo turun menjadi 28,3 persen.
Pada Oktober 2026, dukungan Dedi mencapai 69,3 persen dan Prabowo tersisa 18,8 persen.
“Dalam tujuh bulan, dukungan pada Prabowo dalam simulasi dua nama turun hampir 32 poin, sementara Dedi Mulyadi naik hampir 27 poin,” jelas Deni.
Angka tersebut menggambarkan perubahan pilihan responden dalam skenario yang diuji SMRC, bukan hasil pemungutan suara dalam pemilihan presiden yang sesungguhnya.
Tanpa Dedi Mulyadi, Prabowo Memperoleh 22,7 Persen
SMRC juga menguji simulasi tiga nama untuk mengukur dukungan terhadap Prabowo apabila Dedi Mulyadi tidak ikut bersaing.
Simulasi tersebut mempertemukan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Deni menjelaskan, Gibran dipertimbangkan karena menjabat sebagai wakil presiden dan memiliki hubungan politik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara itu, AHY memiliki partai politik yang dapat menjadi kendaraan pencalonan.
Dalam simulasi tiga nama itu, Gibran memperoleh dukungan 29,7 persen, AHY 28,2 persen, dan Prabowo 22,7 persen. Sebanyak 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.
Menurut Deni, hasil tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Prabowo tidak meningkat secara signifikan ketika Dedi Mulyadi tidak disertakan dalam simulasi.
“Elektabilitas Prabowo tidak berubah menjadi sangat kuat ketika Dedi Mulyadi tidak ikut bersaing. Suara Dedi ternyata lebih banyak ditarik Gibran dan AHY dibanding Prabowo,” kata Deni.
Deni juga menilai dukungan terhadap Prabowo sebagai petahana tergolong lemah dalam skenario tersebut. Ia menyebut AHY dan Gibran berpotensi masuk putaran kedua apabila pemilihan presiden dilaksanakan saat itu. Penilaian tersebut merupakan interpretasi atas hasil simulasi survei, bukan kepastian mengenai hasil pemilu mendatang.
Dukungan Pemilih Partai Pendukung Juga Rendah
SMRC turut memetakan pilihan responden berdasarkan partai politik yang mereka dukung. Hasilnya, dukungan terhadap Prabowo dalam simulasi semi terbuka tercatat rendah di kalangan pemilih sejumlah partai yang elite politiknya telah menyatakan dukungan kepada pemerintah.
Di kalangan pemilih Partai Gerindra, Prabowo memperoleh dukungan 20 persen, sedangkan 74 persen memilih calon lain.
Pada pemilih Partai Golkar, dukungan terhadap Prabowo tercatat 17 persen. Angka tersebut mencapai 8 persen di kalangan pemilih Partai Amanat Nasional (PAN) dan hanya 4 persen pada pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dukungan dari pemilih partai lain juga relatif rendah. Prabowo memperoleh 11 persen di kalangan pemilih Partai NasDem, masing-masing 6 persen dari pemilih Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, serta 2 persen dari pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan elite partai kepada pemerintah tidak otomatis berbanding lurus dengan pilihan responden yang mengidentifikasi diri sebagai pemilih partai tersebut.
