Oleh: Ian Hidayat
Disahkannya perpres soal pengelolaan izin tambang sepertinya disambut baik oleh para elitis ormas. Terutama dua ormas mayoritas di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Muhammadiyah menyusul NU yang lebih dulu menerima perpres tersebut.
Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan 56,9 % warga Indonesia mengaku sebagai kader NU. Artinya, sekitar 159 juta warga Indonesia merupakan kader NU. Muhammadiyah sendiri, berdasar data Kementerian Agama kadernya mencapai 60 juta pada tahun 2019. Jumlah ini sedikit lebih kecil melihat perkembangan kaderisasi Muhammadiyah yang terus meningkat.
Berdasarkan data CNBC, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak kedua di dunia setelah Pakistan. Total ada sekitar 236 juta penduduk muslim di Indonesia. NU dan Muhammadiyah merupakan ormas dengan dasar gerakan berlandaskan Islam. Dengan jumlah seperti itu, kedua ormas ini punya pengaruh besar terhadap aturan kebijakan publik di Indonesia.
Agama Sebagai Instrumen Politik
Menggunakan kacamata Erich Fromm dalam melihat pola ke-agama-an di Indonesia sepertinya masih konseptual. Fromm membagi dua jenis pola agama; otoriter dan humanis. Agama otoriter lahir dari ketakutan dan ketergantungan terhadap otoritas maha kuasa. Sebaliknya, agama humanis tidak berpusat pada ketaatan terhadap otoritas eksternal melainkan pada relasi antarindividu yang otentik.
Di Indonesia, persebaran agama biasa dilakukan melalui cara doktrinal. Para penceramah memberikan informasi agama di mimbar mimbar keagamaan. Ketakutan terhadap surga dan neraka disebar di mimbar mimbar tersebut. Pada akhirnya, otoritas pengetahuan soal agama dikuasai oleh para penceramah. Jika memakai pendekatan oleh Erich Fromm, pola ini termasuk dalam jenis Agama Otoriter.
Sebagai masyarakat yang memiliki prinsip gotong royong. Maka pola komunal seperti itu mengamini masyarakat untuk mengamini orang orang yang punya otoritas tertentu untuk menentukan arah politik. Termasuk pengetahuan agama, jadi para penceramah punya peluang untuk menjadi arah penentu politik.
Menentukan Sikap Otoritas Keagamaan
Muhammadiyah dan NU, sebagai dua ormas terbesar di Indonesia. Punya akses terhadap mimbar mimbar tempat peribadatan maupun tempat sosial yang ada. Mereka juga punya aset berupa masjid, sekolah, perguruan tinggi, dan bahkan panti asuhan. Para pengurus ormas tersebut, biasa berceramah di mimbar yang ada. Maka mereka punya otoritas dalam menentukan arah politik.
Sebenarnya, kedua ormas punya cita yang mulia terhadap kondisi politik. Muhammadiyah misalnya, Muhammadiyah berangkat dari pemahaman Teologi Al-Maun. Al-Maun merupakan salah satu surah di dalam Kitab Suci yang menekankan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan anak yatim. Ini juga yang mendorong Muhammadiyah untuk mendirikan berbagai fasilitas sosial.
Dalam era kepemimpinan Jokowi, ia berhasil mengkonsolidasikan para agamawan dengan cara menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden pada Pemilu 2019. Sebelumnya Ma’ruf Amin merupakan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2015. Sejak pembentukannya pada era Soeharto tahun 1975, MUI menjadi forum konsolidasi agamawan. MUI juga berhasil mengkonsolidasikan agamawan dari kelompok Muhammadiyah dan NU Perannya cukup penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. MUI punya otoritas menentukan fatwa, nasihat,dan rekomendasi terhadap umat Islam di Indonesia. MUI dapat memainkan peran politik dalam mempengaruhi kehidupan umat Islam di Indonesia. Kondisi ini menempatkan agamawan dekat dengan kekuasaan pemerintah.
Keberpihakan Terhadap Kebijakan yang Menindas
Pertambangan merupakan usaha mengeruk bahan mineral dari bumi. Di Indonesia, kita belajar aktivitas pertambangan seringkali merugikan masyarakat sekitar area pertambangan. Kita bisa belajar dari Torobulu, Bantaeng, dan Kodingareng bagaimana pertambangan merusak ekologi dan merampas ruang hidup masyarakat sekitarnya. Belum lagi pola kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang sangat mengintimidasi masyarakat.
Kebijakan melalui PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan izin kepada ormas justru memperparah situasi. Penerimaan yang dilakukan oleh ormas memberikan indikasi tidak berpihaknya para agamawan terhadap masyarakat luas, mereka hanya akan berpihak kepada pengusaha tambang.
Belajar dari Revolusi Perancis hingga Abad Pencerahan
Indonesia dan agamawan harusnya belajar sejarah, masa Revolusi Perancis hingga paling jauh masa abad pencerahan. Era abad pencerahan para pemikir semisal David Hume mulai meragukan agama, mereka skeptis terhadap agama. Hingga pada Revolusi Perancis yang melakukan pencabutan hak istimewa gereja dan melakukan pembubaran lembaga keagamaan. Peristiwa tersebut menyebabkan orang kehilangan kepercayaan terhadap kaum agamawan. Masa masa tersebut mendorong orang orang menjadi agnostik bahkan atheis.
Kita belajar, pertambangan banyak melahirkan penindasan. Baik disengaja maupun tidak disengaja, jika para agamawan juga turut terlibat dalam hal seperti itu. Maka bukan tidak mungkin, hal yang seperti terjadi pada Revolusi Perancis akan terjadi di Indonesia.
