Gowa, Pataka Eja – Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Gowa bersama PC IMM Barru, Soppeng, dan Wajo berhimpun dalam Focus Group Discussion (FGD) Sabtu-Ahad, (19–20/9/26).
Fokus mereka satu: membedah kebijakan keterwakilan 30 persen IMMawati dalam struktur kepemimpinan hasil Tanwir IMM, sebuah norma organisasi yang di atas kertas tampak progresif, namun rawan berhenti sebagai pemenuh syarat administratif belaka.
Pada diskusi hari pertama (19/9), Ketua Umum PC IMM Gowa, Nurafni, melempar wacana ke tengah forum. Menurutnya, affirmative action yang diputuskan di tingkat nasional adalah langkah awal, bukan garis akhir.
“Aturan 30 persen ini tentu angin segar. Tetapi pertanyaannya, apakah ini betul-betul diresapi oleh tindakan kader di lapangan?” ujar Nurafni. “Jangan sampai ini sekadar formalitas yang kelihatan keren di atas kertas, tapi kosong dalam praktik.”
Isu jebakan formalisme itu diamini oleh Ketua Umum PC IMM Barru, Nur Amilah Shalihah. Ia mengkritik kebiasaan organisasi yang kerap menempatkan kader Immawati sekadar untuk menggenapi kuota susunan pengurus atau daftar hadir forum.
“IMMawati hadir bukan untuk sekadar memenuhi kuota di struktur. Ruang-ruang itu harus diisi dengan gagasan, keberanian, dan kerja nyata. Kami bukan pelengkap, melainkan bagian penentu arah gerakan,” tegas Nur Amilah.
Memasuki hari kedua, Ahad (20/9), arah pembicaraan bergeser pada persoalan kapasitas dan peran strategis. Ketua Umum PC IMM Soppeng, Fatimah Milda Nurul Insan, menyoroti pentingnya pembuktian wawasan di ruang publik organisasi. Ia menilai kepemimpinan kader Immawati perlu diberi porsi nyata, bukan sebatas pelabelan.
“Immawati punya pendekatan kepemimpinan dan cara pandang sendiri. Aturan 30 persen ini masih harus kita kawal kepastiannya, tetapi yang utama adalah memberi ruang bagi IMMawati untuk membuktikan kapasitasnya di lapangan,” tutur Fatimah.
Sementara itu, Ketua Umum PC IMM Wajo, Andi Ummul Resky Lutfiah, menutup rangkaian pandangan dengan mengurai arti penting politik representasi di dalam ikatan. Bagi Andi Ummul, angka keterwakilan hanya alat ukur, bukan tujuan utama dari kesetaraan.
“Kalau 30 persen itu cuma menghasilkan angka, kita cuma menang di kuota. Aturan ini baru bermakna kalau bisa membuka akses, melahirkan kepemimpinan baru, dan memberi peran nyata dalam pengambilan keputusan strategis,” pungkasnya.
Forum itu berakhir tanpa deklarasi muluk-muluk. Dari Gowa, Barru, Soppeng, hingga Wajo, para pimpinan cabang ini sepakat membawa catatan diskusi tersebut ke cabang masing-masing, memastikan bahwa norma 30 persen tak menguap di lembaran tanfidz, melainkan hidup dalam kerja-kerja organisasi.
