Yogyakarta, Pataka Eja — Militerisme tidak selalu hadir melalui seragam dan barisan tentara. Ia juga dapat tumbuh sebagai cara berpikir yang menempatkan ketertiban dan kepatuhan di atas perbedaan, kritik, serta kebebasan berpikir.
Pandangan itu disampaikan Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) periode 2022–2026, dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) 2026 di UII, 23 Januari 2026. Tulisan tersebut kemudian diterbitkan ulang oleh situs resmi UII.
Pandangan tersebut kembali relevan dibaca di tengah perdebatan mengenai keterlibatan aparat militer dalam ruang pendidikan tinggi, termasuk polemik rencana keterlibatan TNI dalam penyambutan mahasiswa baru di UIN Alauddin Makassar.
Fathul mengawali pandangannya dengan mengingatkan kembali fungsi fundamental kampus. Menurut dia, kampus bukan sekadar tempat untuk mengajar dan belajar, melainkan ruang bagi bangsa untuk memelihara kemampuan berpikir jernih.
“Kita bisa membangun gedung-gedung tinggi, memperindah infrastruktur digital, menambah anggaran, dan meningkatkan peringkat,” tulis Fathul.
Namun, menurutnya, semua itu kehilangan makna apabila kampus kehilangan keberanian untuk bertanya dan menguji kebenaran.
“Bila kita kehilangan nalar publik dan kampus kehilangan keberanian untuk bertanya dan menguji kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan fondasi peradaban,” lanjutnya.
Militerisme Bukan Sekadar Seragam
Fathul mengatakan, ketika istilah militerisme disebut, sebagian orang mungkin langsung membayangkan tentara. Namun, menurut dia, militerisme tidak selalu hadir dalam bentuk seragam.
“Bagi saya, militerisme bukan selalu soal seragam,” katanya.
Ia menegaskan, pandangan tersebut bukan berarti menempatkan tentara sebagai ancaman. Fathul justru menyatakan penghormatan terhadap tentara sebagai aparat pertahanan negara.
Menurutnya, tentara tidak dibentuk untuk menebar ketakutan atau membungkam suara masyarakat.
Tetapi, Fathul mengingatkan bahwa militerisme juga dapat hadir sebagai sebuah cara berpikir.
“Militerisme juga bisa hadir sebagai cara berpikir; sebuah logika sosial dan politik yang menempatkan ketertiban sebagai nilai tertinggi, dan memandang perbedaan sebagai ancaman,” tulisnya.
Dalam logika tersebut, kata Fathul, masyarakat dapat terbiasa dibelah menjadi “kawan” dan “lawan”. Kritik dipandang sebagai gangguan, perdebatan dianggap sebagai sumber kegaduhan, sementara instruksi ditempatkan lebih tinggi daripada argumentasi.
“Dalam logika semacam ini, yang paling cepat menguat adalah kepatuhan, dan yang paling cepat melemah adalah kebebasan berpikir,” ujarnya.
Komando Berhadapan dengan Argumentasi
Menurut Fathul, persoalan menjadi penting ketika logika semacam itu berhadapan dengan dunia akademik.
Ia melihat adanya perbedaan mendasar antara kultur militerisme dan kultur universitas.
“Ada benturan di sini, antara komando dan argumentasi,” katanya.
Universitas, menurut dia, dibangun di atas tradisi keraguan yang sehat: mengajukan pertanyaan, menguji data, mengoreksi otoritas, hingga mempertanyakan kebenaran yang terlalu cepat disepakati.
Dalam dunia akademik, perbedaan bukan musuh. Sebaliknya, perbedaan menjadi bahan bakar bagi kemajuan ilmu.
Sementara itu, Fathul menilai logika militeristik cenderung melihat perbedaan sebagai risiko. Konsensus diproduksi dengan cepat, sementara kritik berpotensi diperlakukan sebagai gangguan.
Karena itu, ia menyebut persoalan tersebut bukan hanya benturan sosial-politik, tetapi juga “benturan epistemik”.
“Kampus berbasis argumentasi, militerisme berbasis instruksi,” tulisnya.
Ancaman yang Tak Selalu Terlihat
Fathul juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik tidak selalu datang dalam bentuk larangan tertulis.
Menurutnya, ancaman yang lebih halus justru dapat muncul dalam bentuk ketakutan yang kemudian melahirkan sensor diri.
Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “inaktivisme kolektif” atau, dengan bahasa yang lebih ringan, “mager berjamaah”.
Dalam kondisi seperti itu, kebebasan akademik tidak selalu runtuh karena dipukul secara langsung dari luar. Ia bisa menghilang perlahan dari dalam ketika sivitas akademika mulai membatasi dirinya sendiri.
“Sensor diri adalah bentuk penjajahan yang paling efisien,” tulis Fathul.
“Penguasa tidak perlu membungkam kampus. Kampus membungkam dirinya sendiri.”
Bagi Fathul, kebebasan akademik bukan sekadar hak istimewa bagi kalangan akademisi. Kebebasan akademik merupakan mekanisme masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dibangun berdasarkan bukti dan argumentasi, bukan propaganda dan ketakutan.
Ia mengingatkan, ketika kampus kehilangan kebebasannya, dampaknya tidak berhenti di ruang kuliah.
Kebijakan publik dapat kehilangan koreksi ilmiah, kebohongan dapat dinormalisasi, dan masyarakat dapat diposisikan hanya sebagai penerima informasi, bukan penguji kebenaran.
“Kampus yang bebas adalah prasyarat negara yang sehat,” tegasnya.
Ketertiban, Persatuan, dan Stabilitas?
Fathul juga mengingatkan bahwa logika militeristik kerap hadir melalui narasi yang terdengar positif: ketertiban, persatuan, dan stabilitas.
Namun, menurut dia, narasi tersebut tetap perlu diuji secara kritis.
“Ketertiban untuk siapa? Persatuan dan stabilitas macam apa yang dibangun dengan ketakutan?” tulisnya.
Ia menegaskan, kritik terhadap militerisme bukan berarti menolak ketertiban, persatuan, maupun stabilitas.
Negara tetap membutuhkan ketiganya. Tetapi, menurut Fathul, persatuan dan stabilitas yang dibangun dengan mengorbankan kebebasan berpikir justru berpotensi rapuh.
Pendekatan semacam itu, katanya, hanya menunda ledakan dan tidak menyelesaikan persoalan.
Tiga Hal untuk Menjaga Kebebasan Akademik
Fathul kemudian menawarkan tiga lapis yang perlu dijaga agar kebebasan akademik tidak berhenti sebagai slogan.
Pertama, tata kelola kampus harus tegas dalam melindungi ruang diskusi ilmiah, penelitian, dan hak berbeda pendapat selama dilakukan secara ilmiah, etis, dan bertanggung jawab.
Kedua, kebijakan negara, termasuk aparatnya, harus mendukung kebebasan akademik. Negara, menurut Fathul, perlu memahami bahwa kampus yang bebas berpikir bukanlah ancaman.
Justru, kebebasan akademik merupakan investasi jangka panjang bagi negara.
Ketiga, keberanian individu akademisi. Dosen dan mahasiswa dituntut mempertahankan integritas dengan berpijak pada data, metodologi, dan kejujuran ilmiah, bukan tekanan.
Pada akhirnya, Fathul mengingatkan bahwa keberanian bertanya merupakan bagian penting dari kesehatan sebuah bangsa.
“Bangsa yang besar tidak takut pada pertanyaan, tetapi takut pada kebisuan,” pungkasnya.
Pandangan tersebut disampaikan Fathul Wahid dalam sambutan pada Pertemuan Tahunan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) 2026 di Universitas Islam Indonesia, 23 Januari 2026.
