Oleh: Dito
Sebagai anak rohani Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya (HMI Cagora), tak ikhlas juga rasanya melihat Hijau Hitam tercinta yang menurut keyakinan penulis coba-coba dijadikan tameng arogansi – amoralitas kekuasaan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Apapun itu, HMI adalah pemegang saham terbesar dalam membentuk kondisi kebatinan penulis.
Yah, beberapa menit pasca Sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa di hari ketiga dengan pokok pembahasan “Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Gowa”, seorang kawan membagikan sebuah artikel media online yang memuat pernyataan Bendahara Umum HMI Cagora, Muhammad Fajar.
Disini penulis sengaja secara eksplisit menyebut pernyataan Bendahara Umum HMI Cagora, sebab saya yakin ini bukanlah sikap organisasi dan tak patut dijadikan sebagai representasi. Lagi pula, paling tidak sampai saat ini saya belum menemukan pernyataan resmi Ketua Umum apalagi komisariat-komisariat yang ada di HMI Cagora.
Lewat catatan kecil ini, dalam tempo yang sesingkat-singkat penulis akan mencoba merespon pernyataan Bendum HMI Cagora, Bung Fajar.
Kembali ke pernyataan Bendum HMI Cagora, artikel itu bertajuk “HMI Cagora Kritik Pansus Angket DPRD Gowa: Teman Tidur Bupati bukan Tontonan Publik”. Dengan sebatang rokok di tangan sembari menyesap kopi, dengan khidmat saya membaca pernyataan Bung Fajar.
Mari kita sedikit membedah dimana letak masalah dan cacat pikir Bung Fajar ini.
Bupati bukan Orang, Bupati adalah Lembaga
Tidak perlu terlalu dalam membaca artikel tersebut, dengan membaca judulnya saja sudah dapat kita temukan sebuah paradoks, “Teman Tidur Bupati bukan Tontonan Publik”.
Aneh rasanya, Bung Fajar menggunakan frasa tersebut dan mencoba menegasikan antara urusan Bupati dan apa-apa saja yang menjadi urusan publik. Jelas, urusan Bupati adalah urusan publik.
Mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa Bupati bukan seorang individu, ia adalah lembaga negara/jabatan publik yang tidak boleh dipersonalisasi. Setiap apa yang menjadi urusan ke”Bupati”an juga merupakan urusan publik.
Sedikit saran untuk bung Fajar, sebaiknya tajuk opininya diubah saja jadi “Teman Tidur Husniah Talenrang bukan Tontonan Publik”. Meski agak sulit memisahkan antara jabatan Bupati Gowa dan Husniah Talerang, tapi minimal dengan tidak menggunakan Frasa jabatan publik, masih ada upaya membuatnya berdiri sendiri sebagai individu yang otonom.
Tidak Akan Ada yang Peduli Jika Husniah Talenrang bukan Bupati Gowa
Meski publik gampang dipantik dengan isu-isu sensasional seperti gosip perselingkuhan, rasanya perhatian publik tak akan sebesar ini jika ini tidak melibatkan pejabat publik, terlebih seorang Kepala Daerah.
Disaat awal-awal ini isu ini menjadi konsumsi publik, penulis sama sekali tidak peduli. Bahkan, isu ini sudah penulis dengar dari sebelum salah satu orang yang paling terdepan dalam mengamplifikasi ini. Namun, penulis sama sekali tidak menaruh perhatian lebih.
Bagi penulis, apa yang menyangkut privasi seseorang – terlebih urusan selangkangan, tidak menarik dan tak seharusnya kita mencampurinya.
Sikap tegas ini sudah penulis samnpaikan pada sebuah opini bertajuk “Gowa? Kabupaten Setumpuk Masalah yang Tenggelam Dalam Drama Ranjang”. Berikut pernyataan tegas penulis pada artikel tersebut:
“Selama tidak ada dugaan penyalahgunaan jabatan serta menggunakan fasilitas kenegaraan dan anggaran negara, mau selingkuh ratusan kali pun saya tidak peduli. Itu bukan urusan saya!”.
Muak juga rasanya ruang publik dijejali dengan isu yang menyangkut urusan pribadi. Namun, setelah mencermati hari pertama Sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa melalui siaran sosial media, penulis seketika dihinggapi rasa penasaran.
Apa yang sebelum dianggap sebagai urusan pribadi – sepasang sejoli yang dimabuk asmara, perlahan mulai tersibak jejak-jejak keterkaitan antara apa yang ramai diperbincangkan publik dengan apa yang disebut sebagai Abuse of power.
Hingga pada akhirnya, penulis memutuskan mengikuti sidang Pansus Hak Angket DPRD di hari kedua dan ketiga secara langsung dengan menyambangi gedung DPRD Gowa.
Bendum HMI Cagora jangan jadi Clipper
Sebelumnya, penulis sempat kepikiran untuk membedah dimana letak Abuse of power dalam konteks permasalahan yang mengguncang Butta Gowa ini, termasuk apa yang disalah pahami oleh Bung Fajar ini.
Tapi, setelah dipikir-pikir juga dalam tempo sesingkat-singkatnya, terlalu spesial rasanya membedah itu berdampingan dengan statement Bung Fajar yang penulis yakini sebagai upaya pembelaan buta pada ibu Bupati.
Ok, kembali ke Bung Fajar. Setelah membaca secara keseluruhan artikel tersebut, penulis lebih melihat wajah Bung Fajar sebagai seorang clipper – alih-alih sebagai Bendum HMI Cagora.
Clipper dalam pengertian pejoratif adalah seseorang yang mengambil cuplikan video secara parsial sehingga audiens tidak memperoleh gambaran lengkap mengenai peristiwa yang sebenarnya.
Yah, kurang lebih inilah lakon yang penulis yakini sedang coba diperankan Bung Fajar. Kalau boleh memberikan saran untuk Bung Fajar, sebaiknya sebelum memberikan pernyataan kepada publik – terlebih membawa-membawa nama dan jabatan organisasi, sebaiknya tonton terlebih dahulu seluruh rangkaian Sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa agar tidak kehilangan konteks.
Atau jika tidak memiliki waktu luang karena disibukkan dengan kerja-kerja pengabdian di organisasi di HMI Cagora atau kesibukan lainnya, penulis sarankan untuk dengarkan terlebih dahulu beberapa kesaksian saksi, paling tidak ini bisa jadi kisi-kisi dalam menangkap konteks apa yang Bung Fajar sebut sebagai “Bukan Tontonan Publik” dan “Abuse of Power”.
Sidang pertama, kesaksian PPK Dinas Pendidikan Rieke Susanti dan Kadis Pendidikan Taufiq Mursad yang coba menguraikan bagaimana pengkondisian penyedia dalam proyek strategis Bupati Gowa pengadaan seragam sekolah gratis.
Sidang kedua, kesaksian Risqila Amran sebagai orang yang dicabut beasiswa doktoralnya tanpa prosedur administrasi yang memadai yang diperkuat oleh kesaksian Kadisdik Gowa yang hanya bisa menyampaikan “Permohonan maaf atas ketidaknyamanan” karena menyadari cacat prosedur yang serius dalam pencabutan beasiswa.
Sidang ketiga sebaiknya Bung Fajar tonton saja sendiri. Jujur saja, penulis seketika kehabisan energi untuk melanjutkan tulisan ini karena kebayang penjelasan saksi di orang-orang di rumah jabatan.
Tadi siang, penulis seketika merinding mendengar langsung di ruang sidang pernyataan ‘orang’ Rumah Jabatan Bupati Gowa bahwa Rujab kerap kali dipakai tempat pesta miras “wine” yang difasilitasi oleh kekuasaan.
MEMALUKAN! MENJIJIKAN!
Disaat “anak-anak di lorong hanya mampu minum ballo”, di satu sisi malah “penghuni Rujab Bupati berpesta Wine”. Disaat “masyarakat Gowa terus bergelut dengan persoalan yang kian akut”, elit nya justru mempertontonkan “amoratilitas dibalik megahnya Rumah Jabatan Bupati Gowa”.
Cukup sekian, Bung Fajar.
Yakin kan dengan Iman,
Usaha kan dengan Ilmu,
Dan, sampaikan dengan Amal,
Yakin Usaha Sampai!
