Pataka Eja — Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (May Day) dan menyongsong Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UIN Alauddin Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Saintek menyatakan sikap tegas terhadap kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan di Indonesia yang dinilai kian memprihatinkan.
Berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil serta komersialisasi pendidikan yang semakin masif disebut menjadi alasan lahirnya sikap tersebut.
Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Saintek menilai terdapat benang merah antara persoalan ketenagakerjaan dan dunia pendidikan. Upah yang tidak layak bagi pekerja disebut berdampak langsung terhadap kemampuan keluarga dalam mengakses pendidikan tinggi, sementara pendidikan dinilai semakin berubah menjadi komoditas mahal yang sulit dijangkau masyarakat.
“Upah yang tidak layak bagi pekerja berdampak langsung pada kemampuan akses keluarga terhadap pendidikan tinggi, sementara pendidikan kini bertransformasi menjadi komoditas mahal yang sulit dijangkau,” demikian pernyataan Aliansi Mahasiswa Saintek.
Melalui momentum May Day dan Hardiknas, Aliansi Mahasiswa Saintek membawa tujuh isu turunan sebagai manifesto perjuangan, yakni:
- Pengakuan Pekerja Gig: Akui pekerja gig sebagai pekerja formal dengan hak jaminan sosial, perlindungan kerja, dan kebebasan berserikat.
- Upah Layak: Tetapkan upah layak berbasis biaya hidup rill, dievaluasi berkala, dan berlaku untuk semua pekerja tanpa terkecuali.
- Pemerataan Fasilitas & Pendidikan Gratis: Perjuangkan pemerataan fasilitas dan perwujudan pendidikan gratis bagi rakyat.
- Anggaran Pendidikan: Kembalikan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya.
- Kesejahteraan Guru Honorer: Sejahterakan guru honorer sebagai garda terdepan pendidikan.
- Hentikan Komersialisasi: Hentikan segala bentuk komersialisasi pendidikan di Indonesia.
- Berantas Nepotisme Beasiswa: Berantas tuntas praktik nepotisme dalam penyaluran beasiswa KIP.
Aliansi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan sosial, baik di sektor ketenagakerjaan maupun pendidikan.
