Oleh: Arly Guliling Makkasau
27 September 1950 Indonesia diterima di PBB, meneguhkan kedaulatan bangsa di mata dunia. Kini, Presiden Prabowo di forum PBB melanjutkan warisan itu dengan menyuarakan keadilan global, menegaskan peran Indonesia bukan sekadar hadir, tetapi aktif memimpin suara kemanusiaan.
Tanggal 27 September 1950 adalah hari yang tak boleh dilupakan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pada saat itulah, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peristiwa tersebut bukan sekadar seremoni diplomasi, melainkan tonggak sejarah yang meneguhkan kedaulatan Republik Indonesia di mata dunia.
Bayangkan, hanya lima tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan setahun setelah pengakuan kedaulatan 1949, Indonesia sudah berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam forum global. Itu artinya, perjuangan bersenjata di medan pertempuran dan perjuangan diplomatik di meja perundingan berhasil mengantarkan bangsa ini keluar dari status jajahan menuju status sebagai anggota komunitas internasional yang sah.
Keanggotaan di PBB bukanlah hadiah, melainkan pengakuan atas legitimasi perjuangan bangsa. Ia adalah simbol dari darah, keringat, dan air mata yang tercurah demi meraih kemerdekaan. Tetapi lebih jauh lagi, ia adalah amanah.
Masuk PBB berarti Indonesia tidak lagi berdiri hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga harus ikut serta memikul tanggung jawab global: menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, dan membela bangsa-bangsa yang masih terjajah atau tertindas. Dari sinilah lahir arah politik luar negeri Indonesia yang terkenal dengan doktrin bebas dan aktif—bebas untuk tidak terikat pada blok politik manapun, aktif untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan di forum internasional.
Tujuh puluh lima tahun telah berlalu sejak momen bersejarah itu. Kini, sejarah seakan menemukan gaungnya kembali ketika Presiden Prabowo Subianto hadir di Sidang Umum PBB. Dalam pidatonya, ia tidak hanya menyampaikan pandangan Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi moral bangsa ini: berpihak pada keadilan internasional, khususnya dengan menyuarakan dukungan bagi Palestina.
Kehadirannya di podium PBB mencerminkan kesinambungan sejarah. Jika pada 1950 Indonesia hadir untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan, kini Indonesia hadir untuk memberikan pengakuan dan dukungan atas perjuangan bangsa lain yang masih mencari kedaulatan.
Korelasi inilah yang penting untuk dibaca secara kritis. Prabowo, dengan latar belakang militernya yang penuh kontroversi namun juga dengan kapasitasnya sebagai kepala negara, membawa beban sejarah yang tidak ringan. Ia tampil bukan semata-mata sebagai individu, melainkan sebagai representasi bangsa yang pernah mengalami penderitaan kolonialisme dan kini dituntut untuk berdiri tegak menyuarakan keadilan global.
Inilah transformasi peran Indonesia di panggung dunia: dari bangsa yang diperjuangkan keberadaannya, menjadi bangsa yang memperjuangkan keberadaan orang lain.
Namun, pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan adalah: apakah suara Indonesia di PBB hanya berhenti sebagai simbol retorika, ataukah akan ditindaklanjuti dalam bentuk komitmen nyata? Sejarah memberi pelajaran bahwa pengakuan internasional tidak datang begitu saja, melainkan harus diraih dengan kerja keras dan konsistensi. Demikian pula, posisi Indonesia di PBB hari ini harus lebih dari sekadar pidato indah.
Ia harus diwujudkan dalam langkah diplomasi aktif, dalam dukungan nyata terhadap perdamaian dunia, dan dalam keberanian menghadapi ketidakadilan global meski berhadapan dengan kekuatan besar.
Kehadiran Prabowo di PBB membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk merenungkan kembali warisan 27 September 1950. Kita tidak boleh puas hanya dengan status sebagai anggota PBB, karena status itu sudah lama kita miliki. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan kembali semangat awal masuknya Indonesia ke dalam organisasi dunia tersebut: semangat menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga memperjuangkan hak bangsa lain.
Jika Prabowo mampu menerjemahkan pidatonya menjadi arah kebijakan luar negeri yang konsisten dan progresif, maka Indonesia benar-benar akan tampil sebagai negara yang berperan, bukan sekadar hadir.
Pada akhirnya, warisan 27 September 1950 adalah pengingat bahwa sejarah bukan sekadar kenangan, melainkan cermin tanggung jawab. Dulu, Indonesia diterima karena dunia mengakui perjuangan kita. Kini, dunia menunggu apakah Indonesia mampu membuktikan dirinya sebagai bangsa yang ikut menjaga perdamaian, memperjuangkan keadilan, dan membela kemanusiaan. Dan dalam Sidang Umum PBB kemarin, melalui suara Prabowo Subianto, sejarah itu kembali berbicara: Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton, melainkan harus menjadi aktor yang kritis, aktif, dan berani di panggung dunia.
